Dewan Minta Kepala Satker Dievaluasi

PEKANBARU-riautribune: DPRD Riau meminta kepada Plt. Gubernur Riau
Arsyadjuliandi Rachman untuk mengevaluasi kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD). Tujuannya untuk memantau kinerja pasca pelantikan dari hasil assesment tahun lalu. Plt. Gubri juga diharapkan menerima kritik dan saran dari
masyarakat terhadap laporan kinerja kepala Satker yang tidak menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sebagaimana fungsi instansi yang dipimpinnya. Sehingga banyak Satker yang berjalan di tempat dan bahkan memanfaatkan instansi tersebut hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

"Kami meminta kepada Plt. Gubernur Riau untuk mengevaluasi kinerja
Satker selama kepemimpinannya sejak satu tahun lalu. Pasalnya, banyak
laporan dari masyarakat bahwa, ada kepala Satker hanya memanfaatkan
jabatannya untuk kepentingan pribadi dan keluarga," kata Ketua Fraksi
Gerindra Sejahtera, Husni Thamrin, Ahad (27/12) kemarin.

Husni menyebutkan berdasarkan informasi yang diterima oleh DPRD Riau di lapangan, bahwa ada salah seorang kepala badan di lingkungan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang lebih mengutamakan urusan
keluarganya dalam bekerja ketimbang urusan instansi yang dipimpinnya.
Sehingga badan yang dipimpinnya tidak berjalan seperti diharapkan.

Namun sayangnya, anggota Komisi C DPRD Riau ini enggan menyebutkan nama
kepala badan yang dimaksud. Hal ini menurutnya, demi menjaga situasi
yang kondusif di lingkungan Pemprov Riau dan menjaga nama baik kepala
badan tersebut. Seharusnya, kepala badan tersebut, katanya, lebih mengutamakan urusan daerah dari pada urusan keluarga. Pasalnya mau jadi apa daerah ini ke depan, jika pejabat seperti itu. Selain itu kalau
di sebuah instansi yang mereka pimpin diisi tenaga honorer dari
anak, keponakan, saudara dan orang kampungnya saja akan menjadikan
instansi itu lemah dengan sendirinya.

Untuk itu, Husni Thamrin mengatakan akan melaporkan persoalan ini kepada Plt. Gubernur Riau. Agar kepala daerah bisa memberikan peringatan atau sanksi terhadap kepala badan tersebut. Persoalan ini sebutnya, tidak bisa didiamkan begitu saja. karena semakin lama, maka provinsi ini tidak akan dipandang orang lain.

"Nanti saya akan lapor ke Pak Plt. Gubernur Riau. Kita tidak ingin,
mulai tahun 2016 nanti, ada kepala badan maupun dinas yang bersikap
seperti itu. Riau ini sudah tertinggal jauh dibandingkan provinsi lain, terutama dalam hal kemajuan pembangunan dan perekonomian. Maka ke depan kinerja pejabatnya akan lebih kita perhatikan, supaya Riau bisa maju dan mewujudkan visi misi Riau tahun 2020," tegas Husni lagi. (iin)