PEKANBARU, Riautribune.com - Upaya PT. Bintang Mandiri Internasional (BMI) untuk dapat menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri hingga kini masih terkendala. Adanya kewajiban menyetorkan deposit sebesar Rp 1,5 miliar ke Kementrian tenaga kerja membuat perusahaan yang berdiri pada pertengahan tahun 2020 lalu, kesulitan.
Untuk mencari solusi dan dukungan atas permasalahan yang dihadapi, manajemen PT BMI mendatangi Komisi V DPRD Riau, Kamis (22/7/2021). Kehadiran manajemen PT BMI ini langsung diterima Ketua Komisi V, Eddy M Yatim.
Dalam kesempatan itu, Direktur PT BMI, Yogi Aprilya Pranata SE, menjelaskan kendala perusahaan yang beralamat di jalan kesadaran No.27 RT.002 RW.010 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru ini.
"Dari 14 persyaratan yang harus dipenuhi sebagai perusahaan penyalur tenaga kerja ke luar negeri, 13 sudah kita penuhi, hanya satu yang belum, yakni kewajiban menyetor deposit sebesar Rp 1,5 Miliar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 10 tahun 2019," jelasnya.
Sebenarnya, Yogi mengaku, perusahaannya memiliki aset Rp4 miliar lebih. Namun saat ia mencoba mengajukan pinjaman ke bank, ia terganjal masalah likuiditas perusahaan. "Sebagai perusahaan baru, bank menilai likuiditas perusahaan tidak.memenuhi syarat, meski memiliki asset lebih Rp4 miliar," jelasnyà.
Hal ini tentu saja menjadi kendala bagi perusahaannya, sementara ia sudah mendapatkan kontrak dari perusahaan di empat negara untuk dapat mengirimkan tenaga kerja. "Ini merupakan peluang yang baik karena di satu sisi dapat mengurangi angka pengangguran dan dapat meningkatkan perekonomian warga Riau, dan di sisi lain ada peluang keuntungan bagi perusahaan," ujarnya.
Karena itulah, ia berharap DPRD dapat membantu dirinya menghubungkan dengan BUMD untuk dapat bekerja sama bisnis dengan perusahaannya. ''Kami berharap pemerintah dan DPRD Riau menjembatani kami dengan BUMD yang ada di Riau,"harapnya..
Ketua Komisi V DPRD Riau Edi A Mohd. Yatim mengatakan siap membantu PT BMI karena program kerjanya sejalan dengan tugas komisi V yang membidangi kesejahteraan rakyat dan ketenagakerjaan. Namun terkait persoalan dukungan modal dan kerja sama dengan BUMD, komisi V tidak dapat membantu karena vukan bidangnya. Eddy M Yatim kemudian menghubungi Ketua Komisi III untuk dapat ikut serta membahas masalah tersebut.
Ketua Komisi III Husaimi Hamidi yang kemudian bergabung dalam rapat tersebut menyambut baik gagasan yang ditawarkan oleh PT BMI. Terkait kendala yang dialami PT BMI, pihaknya akan mengundang kembali untuk membicarakan dengan BUMD yang ada di Riau, khususnya berafiliasi dengan permodalan. "Dalam waktu dekat kita akan menjadwal ulang pertemuan antara PT BMI dan BUMD di Riau," ungkap Husaimi.
Menurut Husaimi selama ini BUMD di Riau hanya mengandalkan deposito dengan bagi hasil bunga yang tidak seberapa.
"Kalau memang peluang yang ditawarkan PT BMI memiliki prospek yang bagus, mengapa tidak kita gandengkan dengan BUMD yang ada di Riau. Karena selain bisnis to bisnis PT BMI membuka peluang kerja dan mengurangi angka pengangguran di provinsi Riau," ungkapnya.***