BENGKALIS-riautribune: Kendati secara resmi belum ada penetapan siapa Bupati terpilih Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021, namun hampir dipastikan pasangan nomor urut 1, Amril Mukminin-Muhammad bakal menakhodai Negeri Junjungan lima tahun ke depan. Selain diharapkan merealisasikan janji kampanye, pasangan yang populer dengan sebutan AM-Mantap itu diingatkan untuk tidak “mengimpor” pejabat seperti yang dilakukan bupati terdahulu Herliyan Saleh.
Sebagian masyarakat mulai mewanti-wanti agar Bupati terpilih selektif dalam memilih para "pembantunya" (pejabat eselon, red) di semua tingkatan. Bupati diminta tidak mengimpor para pejabat dari luar, karena banyak anak jati Bengkalis yang dinilai lebih mampu serta menguasai kondisi maupun geografis daerah. “Apa yang terjadi lima tahun lalu hendaknya menjadi pelajaran bagi Bupati terpilih, bahwa tidak ada jaminan pejabat yang didatangkan dari luar itu lebih baik dari pejabat tempatan. Buktinya, program yang dijalankan terkesan masih copy paste dengan program sebelumnya, bahkan diantaranya stagnan tidak terlihat perubahan dalam pembangunan di daerah ini selama lima tahun,” sebut Wakil ketua DPRD Bengkalis, Dr. H. Indra Gunawan, Ahad (13/12).
Dikatakan politisi Partai Golkar itu, cukup banyak pejabat yang diimpor oleh Bupati sebelumnya mengisi posisi strategis, informasinya saat ini mulai ketar-ketir dan mengajukan diri ‘keluar’ dari Bengkalis. Kondisi seperti itu sejatinya tidak terjadi, kalau para pejabat itu berkomitmen atau benar-benar ingin mengabdikan diri untuk negeri dan masyarakat Kabupaten Bengkalis. Tidak perduli, apakah di masa pemerintahan lima tahun berikutnya mereka tetap menjabat atau tidak. “Komitmen pejabat impor tersebut patut dipertanyakan, apakah niat mereka dahulu datang ke Bengkalis, mengejar jabatan dan materi atau untuk mengabdi. Makanya kita minta kepada Bupati terpiliuh nantinya, untuk benar-benar selektif dalam menempatkan pejabat, jika dikira tidak layak atau belum mampu ya diganti saja, banyak anak jati Bengkalis yang mampu,” pesan pria yang akrab disapa Eet itu.
Sebagai putra asli Bengkalis dan sudah tiga periode menjabat anggota DPRD Bengkalis, Indra yakin jika Amril Mukhminin yang juga kader Golkar itu paham dan tahu siapa saja pejabat yang mampu dan bisa bekerja dan mana pejabat yang hanya pandai ‘setor muka’. “Buktikan kalau AM-Mantap jauh lebih baih dari bupati dan wakil bupati sebelumnya. Manfaatkan seluruh potensi sumber daya yang ada, tidak semata membalas jasa, tapi ending yang baik harus menjadi target utama,” harap Eet.
Terkait dengan isu keterlibatan tim sukses di ranah pemerintahan seperti yang terjadi sebelumnya, ikut menentukan siapa menjabat di mana dan sejumlah tindak lainya, Eet berharap hal semacam itu tidak terjadi lagi. “Mereka yang berkeringat itu wajar kalau diberi handuk, itu hukum alamnya. Tapi ada batasan di ranah mana boleh tim sukses bermain dan tidak. Untuk ranah pemerintahan, saya yakin Bupati dan Wakilnya lebih paham, apalagi di pemerintahan itu ada Baperjakat. Dengan demikian, pemerintah yang sedang berjalan lebih berwibawa, tidak diatur semena-mena,” ujar Eet lagi.
Mantan Ketua DPRD ini juga mengingatkan, agar Penjabat Bupati Bengkalis, H. Ahmadsyah Harrofie tidak mengeluarkan rekomendasi kepada mereka yang mengajukan diri pindah dari Kabupaten Bengkalis, khususnya para pejabat yang diimpor masa Bupati Herliyan Saleh. “Bukan ingin membalas atau apa namanya, tapi menguji seperti apa komitmen mereka untuk daerah ini. Kalau pun nanti mereka terpaksa di-nonjobkan, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Karena sebelum ini puluhan pejabat Bengkalis pada era bupati Syamsurizal juga di-nonjobkan Herliyan-Suayatno diawal mereka naik ke panggung kekuasaan,” sebut Eet lagi.
Pendapat serupa dilontarkan Wan Sabri, dari Komite Masyarakat Bukitbatu-Siak kecil (KOMBS) bahwa mayoritas pejabat yang diimpor bupati Herliyan Saleh pada periode 2010-2015 gagal total. Lebih ekstrem lagi ia menyebut, pejabat impor Herliyan itu tidak punya komitmen apapun membangun Negeri Junjungan, hanya mengejar jabatan dan menumpuk kekayaan dengan berbagai cara di posisi mereka.
Disebut Wan Sabri, pejabat yang di-impor pada masa Herliyan Saleh itu memang harus dievaluasi total kinerja mereka. Secara kasat mata saja bisa dikatakan kalau mayoritas dari pejabat impor tersebut gagal total, mereka hanya menikmati kue APBD dengan jabatannya, malahan ada yang menjadi “mafia proyek” seperti yang dilakukan sejumlah pejabat eselon II dan III era Herliyan. “Sudah menjadi rumor dan bahan cerita bagi masyarakat Bengkalis, kalau pejabat impor Herliyan Saleh diduga kuat kerjanya hanya mengatur proyek kemudian meminta uang setoran ke rekanan. Mana SKPD yang dipimpin pejabat impor Herliyan itu berhasil menjalankan program pembangunan, mereka datang ke Bengkalis ini hanya sebagai penikmat APBD triliunan tanpa output yang maksimal,” tegas Wan Sabri.(afa)