ROHUL - Masyarakat adat Rokan Hulu menuntut Bawaslu Riau, mengusut kasus pengumpulan identitas karyawan oleh PT Torganda jelang pemungutab suara ulang. Dalam tuntutannya, mereka mengirimkan karangan bunga 'Turut Berduka Cita'.
Dalam karangan bunga yang dikirimkan ke kantor Bawaslu Jalan Adi Sucipto, Aliansi Masyarakat Adat Rokan Hulu minta untuk Bawaslu Riau segera bertindak. Mengingat massa juga sudah melaporkan dugaan ada kecurangan ke Bawaslu Rokan Hulu.
"Karangan bunga itu menyampaikan atas peristiwa di Rokan Hulu jelang 21 April ini. Dalam menghadapi persiapan PSU, malah pihak PT. Torganda justru mengeluarkan surat Intruksi mengumpulkan KTP dan KK asli karyawan yang terdaftar di DPT," kata Panglimo Hulubalang Nogori Rokan Hulu, Alirman, Sabtu (17/4/2021).
Instruksi ini, sontak membuat masyarakat kaget. Mereka menilai pengumpulan data identitas diri bukan dilakukan oleh pihak perusahaan, melainkan tugas KPU Rokan Hulu.
"Apa yang dilakukan ini hanya bagian dari menegakkan marwah negeri, sudah nyata kemaren diputuskan oleh MK RI bahwa di 25 TPS (di perusahaan PT Torganda) dan dinyatakan PSU karena adaya kecurangan dan intimidasi hak suara karyawan," tegas Alirman.
Alirman menyebut, perusahaan tidak perlu ikut campur dalam PSU calon bupati/wakil Rokan Hulu. Seharusnya karyawan mereka berhak menentukan pilihannya sendiri.
"Mereka (karyawan berhak menentukan) hak pilih sendiri. Tetapi hari ini kembali diulangi pihak perusahaan PT Torganda. Torganda memaksa mengumpulkan KTP dan KK asli lewat surat perintah instruksi Manager yang kemudian dijalankan oleh Mandor hingga ke level pimpinan paling bawah," katanya.
"Perilaku ini sudah berulang kali terjadi, namun penyelenggara dibawah seolah-olah tutup mata. Maka lewat karangan bunga ini disampaikan ke Bawaslu Riau sebagai bentuk gagalnya penyelenggara di Rokan Hulu, kami minta Bawaslu Riau mengambil sikap tegas terhadap kejadian tersebut," katanya.
Secara terpisah, Ketua Bawalu Riau Rusidi Rusdan membenarkan pihakya menerima laporan pengumpulan KTP dan KK oleh PT Torganda. Bahkan, laporan telah diproses.
"Benar ada laporan soal pengumpulan KTP dan KK. Laporan itu sudah kami terima dan sudah ditindaklanjuti, kami sudah kirimkan surat panggilan ke pihak perusahaan," kata nama pemilik lengkap Rusidi Rusdan Lubis tersebut.
Diakui Rusidi, surat perintah pengumpulan identitas karyawan dilakukan oleh pihak PT Torganda jelang PSU yang tinggal hitungan hari. Setelah menerima laporan, Bawaslu langsung merespon dan mengirim surat ke pihak perusahaan.
"Total PSU di Rohul itu 25 TPS yang semua dilaksanakan di dalam perusahaan. Tentu dari laporan itu kita berbalas, kami panggil pelapor dan Selasa nanti (20/4), dari pihak perusahaan kami panggil," katanya.
Dalam menindak lanjuti laporan itu, Rusidi mengaku butuh proses. Namun dipastikan pihaknya akan mengusut laporan yang telah diterima.
"Kita analisa bukti-bukti, kita tindak lanjuti dan baru dipanggil, klarifikasi. Selain soal pengumpulan identitas, kami ikut lakukan pengawasan di lapangan. Pengawasan jangan sampai ada money politik, semua telah disampaikan kepada masing-masing kandidat," katanya.(dtk)