Komisi IV DPRD Ada apa dengan Kebijakkan Pemko Yang Terburu-buru?

PEKANBARU-riautribune: Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Pasla meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk tidak berjalan sendiri, dalam membuat kebijakan, dan melupakan keberadaan legislatif. Bahkan langkah itumenimbulkan masalah di kemudian hari.Demikian diungkapkan oleh Roni Paslah anggota DPRD Komisi IV, kemarin kepada awak media.
   Statmen Roni itu, menanggapi pemutusan kontrak oleh Dinas Perhubungan kepada PT Datama, yang belakangan menimbulkan pro-kontra, dimana Pemko secara tiba-tiba menunjuk PT Datama untuk mengelola parkir di Kota Pekanbaru.
  Sebenarnya, kata Politisi PAN ini, pemutusan kontrak tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari DPRD Kota Pekanbaru terkait swastanisasi mendadak perparkiran ini.
  "Memang yang kita baca pemutusan kontrak terkait ketidakmampuan PT Datama dalam menyetorkan deposit, sejauh ini kan masih sampai disana, kita tunggu penjelasan lebih lanjutnya. Kita akan undang mereka karena permasalahan ini kan belum kelar, termasuk juga kita tanya solusi kedepannya," kata Roni kemarin.
  Munculnya permasalahan-permasalahan ini, lanjutnya, disebabkan oleh tidak adanya komunikasi dari Pemko Pekanbaru ke DPRD dalam kebijakan mengswastanisasikan lahan perparkiran. Jika ada komunikasi awal, dia yakin permasalahan parkir tidak akan berlarut seperti ini.
  "Kalau dijelaskan dari awal, kita kan juga bisa menjelaskan ke masyarakat dengan transparan, terutama kepada juru parkir yang ada sekarang. Karena kita tahu semua prosesnya dari awal," tuturnya.
  "Dan perencanaannya harus dimatangkan dulu, jangan mereka (Pemko) lakukan kajian sendiri, libatkan dewan sehingga kita bisa memberi masukan sebelum kebijakan ini lahir,"terangnya.
  DPRD Kota Pekanbaru merupakan representasi rakyat, makanya apapun kebijakan yang dibuat Pemko sebaiknya didiskusikan dengan DPRD Kota Pekanbaru. Supaya masukan dari masyarakat bisa tersampaikan dalam hal pembuatan kebijakan.(RAN)