Kanal

Syamsurizal Jabat Ketua DPP PPP Bidang Isu Strategis

PEKANBARU -  riautribune : Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Riau Riau, Syamsurizal resmi menyandang jabatan Ketua DPP Bidang Isu Strategis Partai Persatuan Pembangunan. Hal tersebut diketahui dari diumumkannya kepengurusan DPP PPP 2020-2025 oleh Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa, Kamis (28/1/2021).

 

Informasi yang dirangkum, Syamsurizal menjadi satu-satunya orang Riau yang nenjabat di pengurus harian. Namun memang, untuk pengurus departemen akan disampaikan kemudian. Untuk diketahui, Syamsurizal merupakan wajah baru di kepengurusan PPP. Syamsurizal menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.

 

Sebelum menjadi anggota DPR, Syamsurizal merupakan birokrat senior di Riau. Ia pernah dua periode menjabat sebagai Bupati Bengkalis dan terakhir menjabat sebagai Kepala Inspektorat Provinsi Riau. Sebelum menjadi anggota DPR RI dari PPP, Syamsurizal sempat berseragam PAN. Namun gagalnya ia maju sebagai balon Gubernur Riau pada tahun 2018, membuatnya mengambil keputusan mundur dari PAN, dan akhirnya berlabuh di PPP.

 

Karir Syamsurizal terbilang cukup mentereng di parlemen. Syamsurizal yang pada awal menjabat tahun 2019 ditempatkan menjadi anggota komisi II DPR RI, pada Desember 2020 lalu resmi menjabat sebagai wakil ketua komisi II. Untuk diketahui, Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi mengatakan, struktur mendatang akan diisi oleh wajah-wajah baru dari berbagai latar belakang.

 

"Malam ini, Ketum Suharso Monoarfa secara resmi mengumumkan struktur baru DPP PPP. Struktur baru ini merupakan representasi wajah baru PPP," ujar Arwani di Jakarta, Kamis (28/1/2021).

 

Arwani menambahkan, dalam komposisi kepengurusan PPP untuk lima tahun ke depan akan diisi oleh figur dari beragam latar, antara lain santri dan kalangan teknokrat. Termasuk, lanjutnya, figur milenial berusia 25 tahun, mantan Presiden BEM, mantan aktivis organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, ulama, serta kelompok profesional.

 

Menurut Arwani, komposisi kepengurusan baru DPP PPP ini dimaksudkan sebagai jawaban tantangan, salah satunya dalam konsolidasi demokrasi yakni kebutuhan elektoral PPP menyongsong Pemilu 2024. "Komposisi kepengurusan ini diharapkan juga menjawab perubahan di berbagai lini seperti ekonomi, geopolitik, lingkungan dan teknologi imbas pandemi Covid-19 ini," ungkap Arwani.(ckp)

Ikuti Terus Riautribune

BERITA TERKAIT

BERITA TERPOPULER