BANDUNG - riautribune : Gubernur Jabar Ridwan Kamil berbicara soal rentetan kerumunan yang dipicu datangnya Rizieq Shihab di Indonesia. Seperti diketahui, kerumunan terjadi di beberapa lokasi yang dihadiri Rizieq. Pria yang akrab disapa Emil ini berpendapat bahwa kekisruhan ini dimulai sejak adanya statemen dari Menko Polhukam Mahfud MD.
"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini, pertama menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statemen dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan," kata Emil usai dimintai keterangan di Mapolda Jabar, Rabu (16/12/2020).
"Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa sehingga ada tafsir ini seolah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta dan PSBB di Jabar dan lain sebagainya," tambah Emil.
Emil mengatakan bahwa dalam Islam, adil itu menempatkan semua sesuai dengan tempatnya. Karenanya ia berpandangan bahwa tak hanya Gubernur Jabar dan Gubernur DKI saja yang dimintai keterangan, tapi juga Mahfud pun harus bertanggung jawab atas rentetan kekisruhan ini.
"Jadi beliau juga harus bertanggung jawab tak hanya kami-kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi ya, jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi," ucap Emil. Menurut Emil, persoalan rentetan kerumunan yang dihadiri Rizieq Shihab ini harus diproses secara adil.
"Jadi lewat statemen ini saja bahwa hidup ini harus adil lah, semua yang punya peran dalam proses yang kita hadapi harus secara arif, bijak dan segala hormat juga bertanggung jawab terhadap prosesnya," tuturnya. Emil mempertanyakan mengapa hanya dirinya dan kepala daerah lain yang dimintai keterangan.
Padahal ada tiga lokasi kerumunan saat kedatangan Rizieq, yakni di Bandara, Jakarta, dan Bogor. "Kenapa peristiwa awalnya yang menurut saya lebih masif itu sampai bikin kerumunan luar biasa dan merugikan material secara luar biasa malah tidak dilakukan hal seperti yang saya alami," ucapnya.
"Kalau keberatan mah saya akan kasih statemen, ini saya datang dan menjawab ya, cuma kalau sistem hukum mau pakai keadilan maka semua proses dari awal sampai peristiwa juga harus dilakukan hal yang sama. Ini opini pribadi ya," imbuhnya.
Dikatakan bahwa dampak rentetan kerumunan ini tidak hanya meminta keterangan para kepala daerah tapi juga pihak lain yang dinilainya harus bertanggung jawab.
"Jadi jangan hanya kepala daerah yang dapat dampaknya suruh mengklarifikasi, khususnya Pak Mahfud sebagai Menkopolhukam itu juga statemennya kan ada di media, justru awalnya dari situ menimbulkan tafsir hukum. Tapi intinya menurut saya kita harus menghormati hukum tata nilai yang menjadi dasar kita sebagai bangsa yang beradab," ucap Emil.(kmps)