PEKANBARU - riautribune : Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau menggelar rapat koordinasi (Rakor) pendidikan vokasi bersama Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) Provinsi Riau Tahun 2020, di Hotel Premiere Pekanbaru, Senin (23/11/2020). Rakor tersebut sekaligus MoU antara Disdik Riau, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Riau dengan 40 DUDI yang beroperasi di Bumi Lancang Kuning.
Hadir dalam kesempatan itu Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud RI Wikan Sakarinto, Direktur Kemitraan dan Penyelenggaraan Dunia Usaha dan Dunia Industri Ahmad Saufi, Direktur Sekolah Menegah Kejuruan, Muhammad Bakrun, Asisten I Setdaprov Riau Jenri Salmon Ginting, Kadisnakertrans Provinsi Riau Jonli, dan peserta rakor lainnya.
Gubri Syamsuar mengatakan, Rakor pendidikan vokasi bersama DUDI ini sebenarnya untuk menciptakan anak-anak Riau memiliki kompetisi yang disesuaikan dengan dunia kerja. Menurutnya, kondisi sekarang pemerintah hanya menyiapkan sekolah, namun setelah siswa tamat dari SMK mereka sulit masuk ke dunia kerja dan usaha di Riau.
"Dengan adanya upaya yang kita buat ini, tadi mendapat dukungan dari pak Dirjen Pendidikan Vokasi. Karena Pemprov Riau sudah mempersiapkan SDM. Kemudian tugas selanjutnya MoU tadi harus ditindaklanjuti, dan nanti akan kami evaluasi agar mereka bisa melaksanakan sesuai apa yang diharapkan pak Dirjen," kata Gubri.
Dengan begitu, lanjut Gubri, kedepan dunia usaha dan dunia industri yang ada di Riau yang bekerjasama dengan SMK di Riau, mereka bisa menyiapkan kebutuhan kerja. Sehingga siswa kita yang tamat SMK bisa langsung bekerja di perusahaan-perusahaan.
"Tadi ada 40 perusahaam yang sudah MoU dengan SMK di Riau. Ini tahap awal, kedepan kita gandengan lagi perusahaan lainnya," tutupnya. Kepala Disdik Riau, Zul Ikram mengatakan, rakor tersebut guna mendapatkan masukan dari unsur, seperti dunia usaha atau dunia industri, perguruan tinggi, assosiasi terkait program pendidikan vokasi.
"Perkembangan dunia industri yang begitu cepat, untuk itu dibutuhkan kontribusi pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing," katanya.
Menurutnya, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Revitalisasi Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia, maka hal ini sejalan dengan Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.
Menurutnya, melalui pendidikan vokasi menjadi solusi untuk penciptaan SDM yang berkompetensi, berdaya saing dan siap bekerja profesional. Pendidikan vokasi merupakan kebutuhan akan kompetensi terapan yang langsung dapat memenuhi kebutuhan industri.
Karena itu, kerjasama pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Disdik Riau, SMK, Perguruan Tinggi Vokasi dengan DUDI dengan istilah "Nikah Massal" antara pendidikan vokasi dengan industri dan dunia kerja. "Melalui rakor ini diharapkan bersamaan kita membentuk lulusan yang mempunyai kemampuan skill sesuai kebutuhan dunia usaha," ujarnya.
"Alhamdulillah hari ini Riau sudah menindaklanjutinya dengan tindakan nyata kolaborasi antara Disdik Riau, SMK dengan 40 perusahaan, yang bermitra dengan sekolah dalam rangka melakukan penyempurnaan bidang pendidikan dimasa akan datang," katanya.
Penyempurnaan bidang pendidikan mulai dari penyempurnaan kurikulum, pemagangan guru dan siswa pemagangan siswa. Kemudian pembelajaran dua sisi, baik di industri dan sekolah. Termasuk pembelajaran bersama antara perusahaan dengan sekolah.
"Maka dengan sinergi yang ada, kita yakin dan percaya ini akan berdampak secara simultan kedepannya, tentu yang pertama untuk penguatan kompetensi guru dan siswa, termasuk juga tata kelola kelembagaan sekolah. Sehingga sekolah tahu apa yang dibutuhkan perusahaan atau industri. Dan secara tidak langsung kita dapat mengurai persoalan ketenagakerjaan," cakapnya.
Sementara itu, Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Wikan Sakarinto mengapresiasi upaya Gubernur Riau dan Disdik Riau yang telah melakukan MoU dengan DUDI untuk menciptakan SDM yang kompeten, terampil dan sesuai kebutuhan dunia kerja.
"Bahkan pak Gubernur sudah melakukan terobosan ini sejak 2014. Dalam paket ini saya benar-benar mengucapkan terima kasih, sebelum kami menyusun kebijakan ini pak Gubernur terlebih dulu telah membuat kebijakan ini," ungkapnya. Namum Wikan berharap, kebijakan tersebut hendaknya lebih dimasifkan. Dimana kurikulum dapat disusun bersama dengan dunia usaha dan dunia industri.
"Kalau industri inginnya nasi pecel, maka kurikulum adalah cara buat nasi pecel. Bukan kurikulum bikin makanan enak, misal gado-gado. Tentu tidak sesuai kebutuhan dunia kerja. Namun persoalannya sekarang kurikulum kita masih fokus terhadap hard skill," terangnya.
"Untuk membuat nasi pecel dibutuhkan hard skill, soft skill dan karakter. Ini sama-sama kuat. Namun yang perlu diperkuat adalah soft skill dan karakter, karena dunia industri butuh itu, bukan hard skill. Jadi soft skill yang diperbanyak," ujarnya.(ckp)