PEKANBARU-riautribune: Sejumlah pimpinan DPRD Provinsi Riau resmi menggelar pertemuan dengan Sekdaprov Riau perihal pergeseran anggaran, karena harus diprioritaskan pada penanggulan bencana wabah Codvid19. Menyikapi hal ini, ketua Komisi V DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim,S.Sos,MSi disela-sela persiapan akan bertemu dengan OPD Diskesprov Riau menuturkan bahwa jika hal itu telah disepakati oleh unsur pimpinan DPRD Riau dan Pemprov Riau, maka pada dasarnya Komisi V yang memang membidangi sektor kesejahteraan rakyat akan turut mendukung.
“Kami siap memberikan dukungan, jika alasan pergeseran anggaran itu prioritasnya adalah untuk menghadapi wabah Corona, dan menyelamatkan masyarakat Riau, membantu tenaga medis yang saat ini masih minim peralatan antisipasinya dalam perawatan pasien Corona,”Ucap Eddy Kepada sejumlah wartawan, Kamis (23/3) di Kantor DPRD Riau.
Berdasarkan data Pemprov Riau menyebutkan dana yang disiapkan untuk menghadapi virus corona mencapai Rp74,9Milyar, yang diprioritaskan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi wabah ini yang dalam sebulan terakhir telah menimbulkan keresahan.
“Kita paham, kondisi hari ini adalah bagaimana menyelamatkan rakyat, bahkan dari penjelasan Sekdaprov ada beberapa anggaran kami yang akan di potong disekretariat DPRD. Tidak masalah, kami siap. Namun kami juga tegaskan, sebagai chek and balance dalam Trias Poli, kami masih memiliki tugas untuk mengawasi. Kami akan mengawasi, bagaimana anggaran tersebut betul-betul digunakan untuk rakyat. Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubri dan Sekda harus menunjukkan keseriusannya untuk membantu rakyat, dan prioritaskan bagaimana masyarakat Riau terbantu,”Ucap Eddy Yatim.
Sementara itu diruangan Komisi V turut hadir sekretaris Komisi V Hj.Sulastri,SE,MH, Anggota komisi V, Ade Hartati,SPd,MPd, H Agung Nugroho, dan dr.Arnita Sari.
Kepada wartawan dr.Arnita juga menuturkan, sebagai bagian dari komisi V, dirinya berharap masyarakat mau mematuhi himbauan pemerintah, agar melakukan sosial distancing, turut menjaga kebersihan, dan yang utama adalah Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kesehatan Provinsi turut mendukung keselatan tenaga medis seperti dokter, perawat, dan farmasian selama menjalankan tugas dalam menghadapi wabah ini.
“Lindungi mereka, mereka adalah garda terdepan kita hari ini dalam menghadapi wabah yang tidak kita ketahui kapan menyerang,dan merugikan banyak orang,”Ucap Arnita Sari.
Untuk itu, DPRD Riau menyatakan sikap untuk mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam penerapan PSBB untuk keselamatan masyarakat Riau.
"Sudah saatnya kita PSBB, kita sudah banyak kasus terjadi bahkan sudah ada transmisi lokal, satu-satunya cara mencegah ini melalui pembatasan sosial itu," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Riau Arnita Sari dalam kesempatan yang sama menambahkan, DPRD Riau mendukung PSBB Riau dengan catatan pengamanan sosial dan pengamanan kesehatan harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Menurutnya, jika tidak ada persiapan yang matang, maka dikhawatirkan akan membuat masyarakat semakin sulit karena menyangkut pembatasan ruang gerak masyarakat. "Seperti tunjangan paramedis, BLT dan bantuan lainnya harus segera dibayarkan. Begitu juga untuk kesiapan alat medis seperti APD, alat kesehatan, bad dan lainnya harus banyak stok," kata Arnita.
Setiap warga yang terdampak Covid-19 bakal mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp300.000 per kepala keluarga (KK). Saat ini, Pemprov Riau sedang melakukan verifikasi data terhadap calon penerima bantuan tersebut.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Dahrius Husin mengatakan, pihaknya telah menerima data usulan calon penerima bantuan itu dari tim di kabupaten dan kota.
"Saat ini kami masih melakukan verifikasi data usulan dari kabupaten dan kota. Seberapa usulan yang masuk, itu yang kami verifikasi," katanya
Proses verifikasi tersebut berguna untuk memastikan rekening penerima masih aktif, yang selama ini sudah masuk dalam bantuan sosial pangan. Sebab bantuan dari Pemprov Riau juga akan disalurkan melalui rekening.
"Semoga dalam waktu dekat ini sudah selesai semua, sehingga bantuan bisa didistribusikan kepada masyarakat terdampak Corona," jelasnya.
Sebelumnya Pemprov Riau akan memberi memberikan bantuan tunai kepada masyarakat terdampak Covid-19. Namun ternyata, saat ini masyarakat yang akan diberikan bantuan tunai dari Pemprov Riau itu, juga sudah mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial.
"Jadi bantuan yang telah kita siapkan itu dialihkan untuk masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Kalau kita berikan kepada masyarakat yang sudah dapat itu, nanti jadinya tumpang tindih," jelasnya.
Bantuan dari Pemprov Riau akan dialihkan dalam bentuk bantuan top up. Pemprov akan menambah bantuan kepada masyarakat yang dinilai tidak cukup, seperti masyarakat yang selama ini hanya mendapatkan bantuan sosial pangan sebesar Rp200 ribu dari pusat.
"Bantuan itu diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, pekerja kecil, buruh dan lainnya," ucapnya.
Dia melanjutkan, kalau biasanya, ada warga yang masih bekerja dan mendapatkan bantuan Rp200 ribu, itu dinilai hanya untuk menyokong saja.
Tapi karena saat ini banyak yang tidak bekerja karena Covid-19, maka bantuan itu ditambah melalui program top-up tersebut.