PEKANBARU-riautribune: Ketua komisi V DPRD Riau Eddy Mohammad Yatim, Sos,MSi dihadapan ratusan PKH menuturkan bahwa pada dasarnya DPRD Riau siap mendukung visi misi Gubernur, terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia, salah satunya melalui program peningkatan kapasitas dikalangan bersama ratusan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dari 12 Kabupaten/kota.
“Masyarakat Riau akan sejahtera, jika ekonomi di desa tumbuh dan bergerak, kita dukung beberapa program yang saat ini di fokuskan oleh Pemprov Riau. Salah satunya melalui program penyertaan modal BUMDes tahun 2020. Hendaknya program ini bisa disambut oleh masyarakat desa bersama perangkat desa, untuk melihat potensi apa yang akan dikembangkan oleh desa, dan ingat, ini tentu ada pertanggung jawabannya. Jadi jalankanlah sesuai dengan koridor aturan,”Ucap Eddy Mohammad Yatim,Sos,Msi ketika menghadiri, Rabu (13/10) program peyuluhan sosial Provinsi Riau 2019.
Lebih lanjut ketua Komisi V ini mengatakan, penyuluh sosial hendaknya juga bisa menjadi backbone, Pemerintah Provinsi, dalam mengawal masyarakat desa, khususnya yang memerlukan pelayanan sosial. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dari 12 Kabupaten/kota.
Program pelayanan sosial ini meliputi pendampingan masyarakat terhadap permasalahan sosial di desa tersebut seperti, “Ketahanan Keluarga”, pengembangan ekonomi keluarga.
Menurut Kadis Sosial Provinsi Riau H. Dahrius Husin saat membuka Bimtek TKSK tahun 2019, kegiatan ini merupakan kesempatan bagi TKSK untuk bertukar pengalaman dan mendapatkan informasi tentang program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau, dapat merencanakan dan memotivasi masyarakat untuk turut peduli terhadap permasalahan sosial yang terjadi disekelilingnnya atau dilingkungannya.
Dikatan Darius, TKSK juga memiliki peranan yang sangat strategis sebagai motivator, koordinator dan penggerak penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, sekaligus sebagai perpanjangan tangan Kementerian Sosial dan Instansi Sosial Provinsi dan Kabupaten/ Kota. (rls)