Karyawan PT. BLJ yang di-PHK Gagal Dapat Pesangon Tahun Ini

BENGKALIS-riautribune: Sejak bulan Agustus 2015 lalu, perusahaan BUMD milik Pemkab Bengkalis PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), untuk 20 karyawannya. Sementara uang pesangon karyawan yang di-PHK rencananya akan dibayarkan pada akhir tahun 2015 oleh PT. BLJ. Akan tetapi realisasi pembayaran pesangon karyawan PT. BLJ yang sudah di-PHK tersebut hingga kini belum dapat dilaksanakan. Hal ini disampaikan Direktur PT. BLJ Abdul Rahman kepada riautribune, Kamis (19/11).

Abdul Rahman menjelaskan, manajemen PT. BLJ semula akan mengusulkan pembayaran pesangon karyawan PT. BLJ yang di-PHK kepada Pemkab Bengkalis melalui dana hibah dalam APBD-P. Namun setelah dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ternyata untuk masalah pembayaran pesangon tidak dapat dibayarkan melalui dana hibah. BPK dalam hal ini menyarankan agar dibayarkan melalui anggaran penyertaan modal Pemkab Bengkalis.

Atas saran dari BPK tersebut, kata Abdul Rahman, pihak BLJ yang dalam konsultasi itu juga dihadiri sejumlah Komisaris menggelar rapat internal dengan pihak Pemda Bengkalis. Dalam rapat tersebut telah dibuat kesepakatan untuk pesangon karyawan BLJ yang di-PHK itu, diusulkan kepada Pemda Bengkalis melalui penyertaan modal. "Akan tetapi karena persoalan waktu, usulan tersebut pada APBD-P 2015 tidak bisa dimasukkan. Sebab harus dilengkapi dengan dasar hukum berupa Perda. Sementara waktu yang tersisa tidak memungkinkan untuk menyelesaikan Perda," terang Abdul Rahman.

Abdul Rahman menjelaskan, anggaran penyertaan modal yang tidak mungkin diusulkan APBD-P 2015 akan diusulkan kembali ke Pemda Bengkalis di APBD 2016. Anggaran yang diusulkan tersebut, tambah Abdul Rahman lagi, tidak hanya untuk pembayaran pesangon karyawan yang di-PHK sebesar Rp5,6 miliar. Namun juga untuk gaji karyawan PT. BLJ sebesar Rp2,4 miliar, serta anggaran pengembangan usaha perusahaan. "Tapi untuk usulan anggaran penyertaan modal pengembangan perusahaan, saya tidak ingat berapa jumlahnya," kata Abdul Rahman. (joe)