JAKARTA - riautribune : DPR RI telah mengesahkan nama-nama anggota di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Rapat Paripurna Selasa (29/10/2019). Ada sebelas komisi dan tujuh badan yang telah disahkan. Dari sebelas komisi, sedikitnya lima anggota Fraksi Demokrat masuk keanggotaan Komisi VIII, salah satunya Drs H Achmad M.Si, anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Riau.
Achmad mengaku dirinya siap diletakkan di komisi manapun, dan tidak ada persoalan sama sekali bagi dirinya. "Terpenting saya mampu menjalankan amanah ini dengan baik, sesuai diharapkan masyarakat," jelas Achmad yang pernah menjabat Bupati Rokan Hulu (Rohul) dua periode ini, Rabu (30/10/2019).
Komisi VIII DPR RI sudah punya beberapa ruang lingkup dan tugas, seperti Sosial, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bencana, dan Haji. Achmad optimis dirinya bisa bekerja optimal, melihat ruang lingkup dan tugas yang diberikan kepada Komisi VIII DPR RI.
"Mohon doa dan dukungannya dari masyarakat Riau semua," harapan besarnya. Achmad mengungkapkan ada banyak mitra kerja di Komisi VIII DPR RI, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Meski Komisi VIII DPR RI punya banyak mitra kerja, sambung Achmad, untuk saat ini komisinya masih perlu melakukan inventaris lebih dahulu berbagai persoalan yang menjadi ruang lingkup komisinya. "Ya terutama yang menyangkut dengan Provinsi Riau tentunya," ujarnya.
Achmad menambahkan ada beberapa hal yang akan menjadi perhatian seriusnya sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, seperti mendorong percepatan penetapan Embarkasi Haji Provinsi Riau, karena selama ini jemaah calon haji (JCH) Riau masih tergabung di Embarkasi Batam, Kepulauan Riau.
Achmad menuturkan saat ini Provinsi Riau baru punya Embarkasi Haji Antara, artinya JCH asal Provinsi Riau yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekkah, tetap harus melalui Embarkasi Batam.
"Ke depan tentu kita berharap secepatnya menjadi Embarkasi tersendiri. Kita akan berkomunikasi dengan mitra kementrian terkait, apa yang harus dilakukan untuk percepatannya. Dengan begitu, masyarakat Riau yang ingin ke Mekkah lebih mudah lagi," tuturnya.
Mantan Bupati Rohul periode 2006-2011 dan periode 2011-2016 ini menambahkan, untuk mitra kerja dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional, ia bersama Komisi VIII DPR RI mengupayakan dan memperkuat untuk hal penanggulangan asap dan banjir yang kerap melanda Provinsi Riau.
"Peningkatan SDM dan kualitas Pendidikan yang berbasis agama juga akan menjadi target kerja kita untuk terus kita genjot," janjinya. Achmad mengaku akan intens membangun komunikasi dengan Riau, hal ini dilakukan untuk menginventarisir berbagai persoalan yang mesti diback-up melalui suara Senayan, sesuai ruang lingkup dan tugas yang telah dibebankan.
"Sedangkan di luar ruang lingkup dan tugas yang tercatat, kita akan bersinergi dengan kawan-kawan di komisi lain. Nanti kita akan saling menguatkan untuk kepentingan Riau lebih baik lagi," pungkas Achmad.***(rtc)