Saiman: Kurang Patut Jadi Beban APBD Riau

PEKANBARU-riautribune: Pengamat politik Universitas Riau (UR) Saiman Pakpahan menegaskan kurang sepakat dengan sikap HMI yang membebani APBD Riau miliaran rupiah dalam pelaksanaan Kongres-nya di Pekanbaru. Saiman melihat pelaksanaan Kongres HMI di Provinsi Riau ini sebagai sebuah pemaksaan, sehingga Pemprov Riau harus memberi dana melalui APBD-P 2015 sebesar Rp3 miliar.

Menurut Saiman, pelaksanaan Kongres HMI merupakan persoalan internal dan tidak perlu menggunakan uang rakyat. Untuk itu, kata Saiman, jika anggarannya tidak ada, Panitia Kongres HMI tidak perlu meminta anggota atau alumninya yang duduk di eksekutif dan legislatif di daerah atau pusat mengintervensi Pemprov Riau agar memberi anggaran dengan menggerogoti APBD.

"Saya ini juga orang HMI lho. Tetapi saya tidak suka dengan sikap adik-adik panitia Kongres HMI yang menggunakan uang rakyat untuk kepentingan internal organisasinya. Karena jelas akan menghambat pembangunan Riau ke depan," kata Saiman kepada wartawan, Selasa (17/11).

Pelaksanaan Kongres HMI yang dimulai tanggal 28 November 2015 nanti, akan digelar sekitar tiga atau empat hari. Agenda intinya hanya rapat kongres dan memilih Ketua Umum PB HMI. Sedangkan acara lainnya hanya bersifat seremonial dan keorganisasian saja.

Terkait dengan uang saku PB HMI dan tiket anggota Cabang HMI untuk 34 provinsi, ditegaskan lagi oleh Saiman, tidak sepatutnya dibiayai oleh panitia penyelenggara. Pasalnya, tambah Saiman, setiap Cabang HMI memiliki anggaran untuk pelaksanaan kegiatan keorganisasian.

Dikatakan Saiman, dari pengalamannya terdahulu, biaya pelaksanaan Kongres HMI hanya berkisar Rp100-an juta. Sementara untuk PB HMI dan anggota Cabang HMI menggunakan dana sendiri untuk menghadiri kongres maupun kegiatan keorganisasian. Baik dalam daerah maupun di luar daerah. "HMI itu kan organisasi kader. Dari dulu kami anggota HMI digembleng menjadi kader militan. Kongres dimana saja kita pergi pakai bus atau kapal dengan biaya sendiri. Nginapnya di sekretariat atau rumah anggota, paling tinggi di wisma. Jadi tidak membebani," urai Saiman sambil menceritakan pengalamannya.

Karena itu, dengan anggaran pelaksanaannya yang sekarang mencapai hitungan miliar dan menggunakan uang rakyat, Saiman sepakat kalau itu harus dikritisi masyarakat, LSM, media massa dan lain-lain. "Karena jika dibandingkan anggaran Karhutla yang berhubungan dengan nyawa jutaan warga Riau yang hanya dianggarkan DPRD Riau sekitar Rp1,4 miliar, wajar saja dana Kongres HMI yang Rp3 miliar ini menjadi sorotan publik," kata Saiman.

Sementara itu beredar rumor di tengah-tengah masyarakat Riau, bahwa disetujuinya anggaran Kongres HMI dalam APBD-P Riau 2015 tidak terlepas dari intervensi pejabat di daerah dan pusat yang banyak alumni HMI. Sedangkan lolosnya anggaran tersebut dari pihak eksekutif, menurut sejumlah pihak disebabkan kekhawatiran seringnya Plt. Gubernur Riau mendapat demo dari anak-anak HMI terkait dengan kebijakan kepemimpinannya. (iin)