PEKANBARU - riautribune : Banjir yang terjadi di Pekanbaru pada 18 Juni 2019 lalu, menyisakan duka. Salah seorang warga jadi korban. Ia jatuh dan diseret arus dan ditemukan dalam kedaan meninggal dunia.
Menyikapi kondisi ini, sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa dan LSM melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Pekanbaru. Massa menamakan diri Koalisi Sedia Payung (KSP).
Koordinas aksi, Septian, mengatakan bahwa pihaknya menilai Walikota Pekanbaru, Firdaus, lamban dalam menangani masalah banjir. Bahkan dalam dua periode kepemimpinannya, Pemko dianggap belum memberikan hasil signifikan dalam menangani masalah banjir tersebut.
"Kita lihat tidak ada terobosan dalam menangani genangan banjir di Pekanbaru. Jangan hanya membangun perkantoran saja," ungkap Septian, Kamis (27/6/2019).
KSP meminta DPRD Pekanbaru untuk memanggil walikota memaparkan pencapaiannya secara kongkrit dalam menangani banjir. Selain itu, mereka juga menilai penanganan banjir di Pekanbaru juga belum terlaksana optimal.
Pemko juga dianggap tidak memiliki pemetaan dalam melakukan penanggulangan banjir. Sehingga banjir tetap terjadi di daerah-daerah yang rawan banjir sejak lama, misalnya di daerah Rumbai, Panam dan sejumlah daerah lainnya.
Karena itu, KSP menuntut Walikota Pekanbaru meminta maaf terhadap keluarga korban banjir yang meninggal dunia. Selain itu mereka juga meminta DPRD meminta pertanggungjawaban Pemko terkait banjir di Pekanbaru.
"DPRD juga harus lakukan audit terhadap IMB bangunan di Pekanbaru yang disinyalir penyebab banjir," sebut Septian.
"Kita juga minta dibentuk Pansus tata ruang, perbaikan drainase dan peremajaan waduk di Pekanbaru," tega Septian.
Dalam kesempatan itu massa juga menyerahkan langsung pernyataan sikap yang diterima oleh Kabag Humas Sekretariat DPRD Pekanbaru.(ckp)