PEKANBARU - riautribune : Meski sejumlah partai politik (Parpol) di Riau sudah menyatakan siap menghadapi Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak tahun 2020. Tapi sikap itu bukan jaminan penjaringan kandidat bakal berlangsung lancar.
Dalam penjaringan Calon kepala daerah (Cakada), Parpol bukan saja disibukkan oleh komunikasi politik antar parpol, tapi pada tahap ini Parpol juga harus melihat sisi individual seorang Cakada.
Menurut Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Riau, Husaimi Hamidi, ada tiga hal utama yang mesti dimiliki seorang individu sebelum nanti diajukan sebagai Cakada ke Parpol.
"Apakah dia punya modal sosial, modal politik, dan terakhir modal finansial. Ketiga ini akan diukur saat menjaring seseorang untuk dijadikan Cakada. Ketiga faktor tadi lah yang membuat penjaringan seorang Cakada memakan waktu, baik itu di internal partai, maupun saat dibincangkan dalam format koalisi," terangnya, Rabu (12/6).
"Jadi bukan hanya sebatas mengusung kader, tapi juga memastikan faktor-faktor tadi dimiliki seorang kader apa tidak," tambahnya.
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Riau, Tito Handoko mengamini apa yang dikatakan oleh Husaimi tadi. Tito menyebut, ketiga faktor tadi bukan hanya penting bagi Parpol yang nota bene sebagai kontestan Pilkada. Tapi juga menjadi pijakan Cakada sendiri jika ketiga faktor itu sebagai alat ukur diri seorang politisi saat mengarungi Pilkada.
"Jadi bukan hanya karena berstatus sebagai kader parpol, kemudian memberanikan diri maju. Atau bukan sebatas orang lama di rantau kemudian memutuskan menawarkan diri untuk dicalonkan. Yang pasti ketiganya merupakan alat ukur diri sebelum berlaga," katanya
Tito memaparkan, jika seorang politisi memiliki modal finansial namun minim modal sosial, hal ini akan membikin biaya politik membengkak, sebab si politisi harus menggeber sosialisasi ke tengah masyarakat. "Kalo modal sosial kuat, itu belum cukup. Karena aktivitas politik butuh biaya politik," katanya.(gc)