JAKARTA - riautribune : Setelah mantan ketua PPP Romahurmuziy, kini giliran politikus Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso 'bernyanyi' di hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bowo yang terseret kasus dugaan korupsi pupuk, menyeret nama Nusron Wahid, rekan seperjuangannya di Partai Golkar. Bowo mengaku diminta oleh Nusron untuk menyiapkan 400 ribu amplop.
"Saya diminta oleh partai menyiapkan 400 ribu (amplop), Nusron Wahid meminta saya untuk menyiapkan 400 ribu (amplop)," kata Bowo kepada wartawan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (9/4). Saat dikonfirmasi, apakah amplop serangan fajar untuk kepentingan Pileg atau Pilpres? Bowo kembali menegaskan nama Politikus Partai Golkar, Nusron Wahid. "Diminta Nusron Wahid untuk menyiapkan itu," ucap Bowo.
Pernyataan Bowo tersebut diamini oleh kuasa hukumnya, Saut Edward Rajaguguk. Menurut Saut, Nusron dan Bowo merupakan calon anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah "Iya iya bahkan katanya 600 ribu (amplop) yang siapkan itu Nusron Wahid. Pak Wahid 600 ribu (amplop), Pak Bowo 400 ribu amplop," kata Saut di Gedung KPK.
Saut juga membenarkan adanya cap jempol di amplop yang disiapkan Bowo. Namun Saut menampik tanda tersebut berkaitan dengan Pilpres. "Cap jempol memang dibuat karena supaya tahu bahwa amplop ini sampai atau tidak nanti. Sebagai tanda saja," kata Saut. Mereka, kata Saud, punya pengalaman bahwa amplop itu tak disampaikan kepada yang bersangkutan. "Nah untuk menghindari itu dibuat tanda cap jempol."
Nusron sontak langsung membantah kabar tersebut. Ia mengaku tak memerintahkan penyediaan amplop-amplop tersebut. "Hal itu tidak benar," kata Nusron. KPK telah menetapkan Bowo bersama dua tersangka lainnya yakni pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Bowo, Indung sebagai penerima suap. Adapun Marketing Manager PT HTK, Asty Winasti sebagai pemberi suap.
Bowo diduga meminta fee kepada PT HTK atas biaya angkut yang diterima sejumlah 2 dollar AS per metric ton. Diduga telah terjadi enam kali penerimaan di sejumlah tempat sebesar Rp221 juta dan 85.130 dollar AS. Dalam tangkap tangan juga ditemukan uang sekitar Rp8 miliar dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu yang telah dimasukkan dalam ratusan ribu amplop.
Uang tersebut diduga bakal digunakan Bowo untuk 'serangan fajar' Pemilu 2019. Politikus Golkar itu kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019 di daerah pemilihan Jawa Tengah II.
Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengakui pihaknya masih belum mempercayai kebenaran pengakuan Bowo Sidik tersebut. "Dan itu kan pengakuan dari Bowo, apa itu benar? Selalu ada tendensi seseorang yang OTT, berusaha melibatkan pihak lain," kata Ace kepada wartawan saat dihubungi, Selasa. Ace menegaskan, Partai Golkar selalu patuh hukum ketika ada oknum politisinya yang tersangkut masalah korupsi. Partai Golkar selalu menaati proses hukum yang berjalan. Dan ia menegaskan, Partai Golkar secara institusi tidak pernah membuat kebijakan seperti yang telah dilakukan oleh Bowo Sidik.
Kalaupun dalam penyidikan KPK nanti pengakuan Bowo Sidik tersebut terbukti benar, Ace menegaskan, Partai Golkar menyerahkan semua proses tersebut kepada proses hukum yang sedang berjalan di KPK. "Kita selalu serahkan ke proses hukum saja, yang pasti tidak ada kebijakan resmi seperti itu dari Partai Golkar, karena Partai Golkar menghormati proses demokrasi yang sehat," terangnya.
Instruksi Partai Golkar kepada para calon anggota legislatif (caleg), jelas Ace, sangat jelas dan tegas. Golkar memerintahkan kepada seluruhnya calegnya untuk menggunakan cara-cara yang tidak melanggar aturan perundang-undangan. Soal strategi di lapangan, tentu setiap orang memiliki caranya masing-masing.
Romi bernyanyi.
Belum lama ini politikus PPP Romahurmuyz atau akrab disapa Romi juga 'bernyanyi' setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Romi menyebut nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai salah satu pihak yang merekomendasikan nama Haris, kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin.
"Ibu Khofifah Indar Parawansa, misalnya, beliau Gubernur terpilih yang jelas-jelas mengatakan 'mas Romy, percayalah dengan Haris, karena Haris ini orang yang pekerjaannya bagus'. Sebagai gubernur terpilih pada waktu itu beliau mengatakan 'kalau mas Haris saya sudah kenal kinerjanya, sehingga ke depan sinergi dengan pemprov itu lebih baik," ungkap dia.
Khofifah telah membantah telah merekomendasikan Haris. Ia pun merasa kaget dengan pernyataan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy yang menyeret namanya. "Silahkan tanya Mas Romy, karena saya juga kaget. Rekomendasi dalam bentuk apa yang saya sampaikan. Jadi sebaiknya teman-teman (wartawan) bisa mengkonfirmasi kepada Mas Romy,'' ujar Khofifah, Sabtu (23/3).
Ia menjelaskan, bahwa suatu kementerian memiliki proses tersendiri dalam proses seleksi suatu jabatan. Khofifah pun menegaskan, ia tidak memiliki kepentingan sama sekali dalam proses seleksi di suatu kementerian, khususnya Kemenag dalam kasus ini.
KPK telah menetapkan tiga tersangka pada kasus ini, yaitu Romy diduga sebagai penerima. Sedangkan diduga sebagai pemberi yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga telah menyuap Romi untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemenag.
Diketahui, Muhammad Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan Haris, mendaftar sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.(dtk)