PEKANBARU-riautribune: Ada yang salah dalam pandangan masyarakat hari ini, setiap berkonflik lahan mengadunya ke wakil rakyat, harusnya persoalan yang muncul itu dilaporkan pemerintah daerah seperti di Dinas Kehutanan, ataupun pemerintah Kabupaten Kota. Demikian diungkapkan Marfuah kepala secretariat Scale Up ketika diskusi dengan media dalam agenda meningkatnya konflik lahan di Riau.
“Logika inilah yang kemudian ingin kita luruskan, bahwa hari ini hendaknya warga bisa melaporkan setiap adanya konflik lahan kepada pihak yang tepat, sehingga bisa diselesaikan konfliknya, baik melalui wadah mediasi, solusi atau non litigasi. Jika hal ini disampaikan ke kamar yang salah, justru yang muncul bukan penyelesaian, namun menjadi sebuah persoalan yang berlarut-larut,”ucap Marfuah.
Catatan Scale Up menunjukkan bahwa selama 2016-2018, terjadi 185 kasus konflik lahan (SDA) terjadi di Riau. Konflik di Riau terbagi menjadi 2. Yaitu konflik sektor kehutanan dan konflik di sektor perkebunan.
"Jenis konflik yang terjadi di Riau, untuk sektor kehutanan meliputi tumpang tindih perijinan, ulayat dan non ulayat, akses kelola, ganti rugi, alih fungsi, tapal batas, okupasi. Untuk sektor perkebunan, jenis konflik seperti ijin bermasalah, penyerobotan lahan, KKPA, perambahan hutan, pencemaran lingkungan, tumpang tindih, ganti rugi, tenaga kerja, tanah ulayat," papar Rawa.
Marfuah juga menegaskan, bahwa penanganan solusi yang kurang tepat inilah yang kemudian memunculkan persoalan, bahwa kasus lahan masuk ke ranah politik bahkan terkatung-katung nasib masyarakat.
Pada kesempatan yang sama Rawa Almasdi juga menegaskan, Scale Up ingin pemerintah daerah menyelesaikan sengketa SDA di tataran kebijakan. Artinya, ada keterlibatan perusahaan, akademisi, pemerintah maupun masyarakat dan seluruh stakeholder terkait.
“Dari tahun 2017, hingga saat ini Scale Up telah berkontribusi menyelesaikan persoalan konflilk lahan sebanyak 17 kasus, dan ini adalah bentuk keseriusan kami dalam membantu masyarakat dan sebagai sebuah auto kritik terhadap pemerintah daerah, mengapa kemudian tidak kita selesaikan bersama-sama,”Ucap Rawa. (NET)