PEKANBARU-riautribune: Sepekan terakhir, tidak ada isu yang menyita perhatian masyarakat Riau selain Deklarasi Dukungan sejumlah kepala daerah kepada Capres Jokowi-Ma'aruf Amin.
Bukan hanya karena dianggap ada pembelotan yang dilakukan beberapa kepada daerah, sebab sebelumnya diusung oleh partai oposisi dalam kontestasi Pilkada, namun juga karena beberapa tahun ini pemerintahan pusat dinilai menjadikan Riau hanya sebagai sapi perahan. Namun hak-hak nya diabaikan.
Seperti yang dikatakan ketua OKP Lingkar Anak Negeri Riau(LAN-R), Alwia Fanzary, Selasa(16/10/2018), "Yang berkembang dipersepsi publik adanya dukungan sejumlah kepala daerah di Riau kepada rezim saat ini untuk melanjutkan kepemimpinannya hanya karena dua hal. Pertama kepala-kepala daerah tersebut takut dikriminalisasi, atau memang memiliki catatan pelanggaran hukum. Ke dua karena berharap pemerintah pusat bermurah hati memberikan hak-hak Riau, seperti Dana Bagi Hasil yang ditahan pemerintah pusat," ujar Alwira.
Ke dua asumsi yang tak bisa dibendung ditengah masyarakat ini, tambah Alwira, sama-sama pada akhirnya semakin memperburuk penilaian masyarakat Riau kepada pemerintahan Jokowi saat ini.
"Kalau dengan persepsi yang pertama, terbangunlah asumsi bahwa penegakan hukum bisa dipesan dan ditiadakan. Dan persepsi yang ke dua orang Riau harus mengemis-ngemis meminta hak nya kepada pemerintah pusat. Ini kan tergambarkan hari ini, kepala daerah se Riau mendatangi beberapa menteri terkait berbagai hal. Padahal tidak ada sejarahnya orang Melayu ini mengemis-ngemis kepada Jakarta itu, " katanya.
Tambah dia, di Riau, pada Pilpres 2014 lalu Jokowi kalah. Dan survei terbaru, sejauh ini pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin juga kalah dari Prabowo-Sandi di Bumi Lancang Kuning,"Deklarasi sejumlah kepala daerah itu tambah menenggelamkan Jokowi di Riau para Pilpres mendatang, sebab masyarakat merasakan langsung kesewenang-wenangan pemerintah pusat beberapa tahun ini kepada provinsi Riau,"pungkasnya