JAKARTA - riautribune : Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bakal calon legislatif (bacaleg) eks napi korupsi tetap tak memenuhi syarat. KPU akan mengembalikan berkas pendaftaran bacaleg tersebut meski telah diloloskan.
"KPU kan sudah mengatur dalam PKPU bahwa kalau ada mantan terpidana yang terlibat tiga jenis tindak pidana itu (bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi) kami akan kembalikan," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018).
Arief mengatakan, pihaknya akan menyatakan status bacaleg tersebut tidak memenuhi syarat. Hal itu, berpegang pada Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan. "Kalau masih didaftarkan kami akan menyatakan statusnya tidak memenuhi syarat," katanya.
Seperti diketahui, PKPU mengatur larangan parpol untuk mencalonkan eks koruptor. Selain itu, parpol juga diwajibkan untuk menandatangani pakta integritas.
"Peraturan itu sampai hari ini belum dibatalkan, jadi PKPU itu belum dibatalkan, maka kami selaku pembuat aturan KPU ya harus mempedomani aturan KPU itu, selain fakta-fakta, landasan latar belakang yang kami sebutkan mengapa kami menyusun peraturaan KPU nya seperti itu," ujar Arief.
Sebelumnya, Bawaslu di sejumlah daerah telah meloloskan sejumlah eks napi korupsi menjadi bacaleg. Anggota Bawaslu Rahmat Bagja pada Sabtu, 1 September kemarin, menyampaikan sikap Bawaslu tidak bertentangan dengan UU dengan meloloskan para mantan narapidana untuk nyaleg.
Dalam Pasal 240 UU Pemilu memang diatur mantan narapidana bisa maju caleg asalkan mempublikasikan kepada publik soal statusnya. Namun, larangan eks napi korupsi nyaleg tersebut dicantumkan dalam PKPU. (dtk)