Jakarta - Riautribune:Polri melakukan penyegaran dengan melantik Komjen Ari Dono sebagai Wakapolri dan Irjen Arief Sulistyanto sebagai Kabareskrim. Komisi III DPR punya pekerjaan rumah (PR) segudang untuk Ari Dono dan Arief Sulistyanto.
Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap mengatakan, Ari Dono selaku Wakapolri harus bisa membantu dan mendukung Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan jajaran menyukseskan Asian Games 2018. Faktor kesuksesan ajang olahraga terbesar se-Asia itu, kata Mulfachri, turut melibatkan Polri. Dia yakin Polri mampu mewujudkannya.
"Bagaimana kita menjadi tuan rumah Asian Games dengan baik, salah satu ukurannya adalah seberapa jauh suasana aman dan nyaman diciptakan selama penyelenggaraan Asian Games. Dalam hal ini Polri berperan cukup besar terhadap soal itu," kata Mulfachri saat dihubungi, Sabtu (18/8/2018)
Mulfachri lanjut dengan menyoroti soal Pemilu 2019. Mulfachri mengatakan, Polri harus benar-benar memperlihatkan netralitas dalam ajang pemilihan pemimpin negara dan wakil rakyat tersebut.
"Dalam soal pemilu saya kira Polri perlu membuktikan netralitas Polri dalam soal ini. Kita tahu banyak komplain terkait dengan pelaksanaan pilkada beberapa waktu yang lalu yang oleh sejumlah pihak sering kali dikatakan... (kurang netral) kira-kira begitu," sebut Mulfachri.
Politikus PAN itu mengingatkan Polri bahwa mereka merupakan polisi negara. Polri, menurut Mulfachri, harus berdiri di atas semua golongan dan semua pihak. Kecurigaan sejumlah pihak dalam proses pilkada beberapa waktu lalu, kata Mulfachri, bukannya tidak berdasar. Mulfachri meminta polisi membuktikan bahwa anggapan tak netral itu tidak benar.
"Pimpinan Polri harus bisa membuktikan bahwa polisi, lembaga kepolisian kita itu adalah milik semua, bisa berdiri di atas semua kepentingan dan semata-mata ada karena memang.... Saya kira Polri harus jangan terjebak dalam kepentingan politik praktis. Itu yang nggak boleh," ucapnya.
Untuk Arief Sulistyanto sendiri, Mulfachri berpesan soal penanganan kasus korupsi. Dia berharap, Bareskrim di bawah Irjen Arief, bisa lebih aktif memberantas korupsi.
"Sebagai lembaga penegak hukum konvensional, Polri sesungguhnya menjadi semacam pionir bagi proses pelaksanaan penegakan hukum di negeri ini, termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi. Kita tahu bahwa seharusnya direktorat reskrim Polri bisa ikut terlibat secara aktif dalam proses penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi," ucap Mulfachri.
"Kemudian di luar itu pimpinan badan reskrim Polri harus bisa membuktikan bahwa Polri bisa menegakkan hukum secara proporsional dengan memberlakukan semua orang sama di depan hukum. Saya kira tantangan Bareskrim ke depan masih seputar soal itu," imbuh Mulfachri yang menjabat Waketum PAN itu.