PELALAWAN - Riautribune:Calon Gubernur Riau Firdaus, menilai para petani di Riau kurang mendapat perhatian pemerintah. Oleh sebab itu ia akan memberikan perhatian serius terhadap persoalan para petani bila nanti diamanahkan menjadi gubernur Riau periode 2019-2024.
Firdaus kemudian menjelaskan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat Riau yang bekerja atau berusaha sebagai petani adalah situasi yang tidak menguntungkan. Ini sangat dirasakan oleh masyarakat petani, baik komoditi kelapa, sawit maupun karet di Riau. Di samping harga komoditi yang tidak pernah menguntungkan petani, bahkan cenderung merosot tajam, produksinya juga tidak memadai sebagai dampak dari banyaknya kebun-kebun tua yang belum direplanting atau diremajakan.
Persoalan lain, sebut Walikota Pekanbaru nonaktif ini, yang juga sering dialami para petani adalah produksi tetap rendah meski kebun di usia sangat produktif. "Kenapa begitu? Karena kebunnya kurang pupuk. Kenapa kurang pupuk, ya, petani tak mampu terus-terusan membelinya, karena harga pupuk juga tinggi. Jadi ya begitu, sudah jatuh ketimpa tangga lagi," ungkap Firdaus.
Nah, masalah beruntun yang dialami petani itu jelas sangat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, menurut Firdaus mesti turun tangan. Bila nanti diamanahkan memimpin Riau, Paslon Firdaus-Rusli berjanji akan memberikan perhatian serius pada masalah petani.
Firdaus dia juga sudah memiliki program untuk mengatasi permasalahan petani tersebut. Di antaranya, kata Firdaus, untuk membuat kestabilan harga komoditi tersebut, Pemprov Riau mesti ikut langsung turun tangan. Contohnya, memberikan bantuan pupuk untuk kelapa rakyat yg sedang produktif. Khusus untuk Indragiri Hilir yang menjadi penghasil kelapa terbesar di Riau, Firdaus berencana nantinya membantu tata kelola air dalam bentuk irigasi, sehingga kebun kelapa tak lagi tenggelam seperti yang terjadi belakangan ini dan mengakibatkan anjloknya produksi kelapa Inhil.
Untuk sawit dan karet rakyat yang sudah tua, Firdaus memiliki rencana melakukan peremajaan dan pemerintah akan mendampinginya, termasuk penyediaan bibit unggul. Untuk mengatasi harga yang tak stabil, Firdaus menilai, mesti ada terobosan dengan membangun industri hilir. Tujuannya supaya pemerintah dapat mengendalikan harga. Jadi tidak lagi tandan sawit misalnya dijual mentah dalam bentuk CPO selama ini.
Mesti ada, produk turunannya yang dihasilkan di Riau. Keberadaan Industri Hilir, sebut Firdaus, sekaligus akan mengurangi angka pengangguran, karena praktis lapangan kerja baru akan terbuka untuk masyarakat Riau. Dalam pengendalian harga, Pemerintah memiliki peran yang sangat kuat dan mesti berani melakukan intervensi, seperti menjembatani antara konsumen dan produsen, sehingga penjualan keluar pemerintah tak boleh lepas tangan. Untuk itu, Firdaus menyebut, Perusahaan Daerah (Perusda) bisa menjadi wakil pemerintah dalam tata niaga tersebut.(ckc)