Eet: Jangan Ada Musuh Dalam Selimut, Agam: Pj. Bupati Jangan Masa Bodoh

BENGKALIS-riautribune: Wakil Ketua DPRD Bengkalis Indra “Eet” Gunawan meminta Panitia Khusus (Pansus) Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dibentuk DPRD untuk bekerja on the track. Eet berharap, Pansus jangan sampai disusupi musuh dalam selimut. Sebab, katanya, keberadaan Pansus ULP benar-benar disoroti berbagai kalangan. Untuk itu jangan sampai finishing (akhir,red) dari kinerja Pansus diragukan nantinya.

“Jangan sampai ada musuh dalam selimut di tengah perjalanan Pansus ULP itu. Kawan-kawan di Pansus diminta menjaga independensi mereka dalam melakukan hak kontrol-nya melaksanakan tugas. Karena keberadaan ULP itu sendiri diduga sudah menyimpang dari seharusnya, dengan maraknya dugaan praktek kotor melakukan pelelangan proyek,” tegas Eet kemarin.

Politisi Partai Golkar itu sangat mengharapkan dalam melaksanakan tugasnya Pansus senantiasa merangkul semua elemen masyarakat, mulai dari asosiasi konstruksi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pers dan pemuka masyarakat. Tujuannya, agar semua borok ULP selama ini dapat dibongkar. Tentunya dengan menggunakan data yang akurat serta adanya bukti-bukti terhadap dugaan yang terjadi selama ini.

“Pansus ULP yang beranggotakan 15 orang tersebut diharapkan tetap satu suara dalam menjalankan kerja mereka. Jangan ada permainan belakang atau kongkalikong dalam melaksanakan tugas. Sebab tujuan dibentuknya Pansus untuk perbaikan kinerja ULP serta proses pembangunan di Kabupaten Bengkalis ini,” tegas pria yang akrab disapa Eet tersebut.

Pj. Bupati Pro-Aktif

Ditempat terpisah, Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) Kabupaten Bengkalis M.Fachrorozi Agam kembali mendesak penjabat (pj) Bupati Ahmadsyah Harrofie memanggil serta mengevaluasi total proses pelelangan yang sudah dilaksanakan di ULP Bengkalis. Bahkan dia mensinyalir lelang paket fisik di Dinas Pendidikan (Disdik) yang baru saja selesai diduga kuat sarat kepentingan.

Dijelaskan Agam, pelelangan paket berskala besar yang dilakukan kelompok kerja (pokja) 2 ULP yang diketuai Agus Susanto patut dipertanyakan. Karena, katanya, yang dilelang adalah paket-paket besar yang diragukan bisa selesai akhir tahun anggaran 2015 ini. Hal itu mengingat sisa waktu tahun anggaran hanya dua bulan lagi.

“Pj. Bupati kembali kita desak memanggil seluruh pesonil ULP, Plt Kadisdik maupun kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) semua proyek fisik di Disdik. Kita mencurigai ada maksud tertentu antara pihak Disdik dengan ULP Bengkalis dalam hal ini pokja 2 melelang paket dalam angka besar pada akhir tahun anggaran,” ujar Agam.

Ditambahkan mantan Sekretaris DPD KNPI Bengkalis ini, selain Pansus ULP melaksanakan fungsi kontrolnya, wajar jika Pj. Bupati ikut juga mengambil sikap serta tindakan. “Kesannya, Pj. Bupati seperti tidak peduli masa bodoh dengan kongkalikong serta carut marutnya proses lelang di ULP yang berjalan sekarang,” tutup Agam. (afa)