BENGKALIS-riautribune: Merebaknya pertanyaan dari kalangan dunia konstruksi di Bengkalis, tidak sinkron-nya pernyataan pelaksana tugas (plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis terkait pemangkasan volume dan anggaran paket fisik di Disdik dengan realita pelelangan di Pokja 2 ULP, dijawab Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdik Bengkalis.
“Untuk mayoritas paket fisik di Disdik yang sudah diumumkan pemenang lelangnya, di mana saya merupakan kuasa pengguna anggaran (KPA) tentu nantinya terminj akan disesuaikan dengan volume pekerjaan di lapangan yang akan dibayarkan. Namun sebelum dilakukan terminj akhir tahun, kita meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap realisasi pekerjaan dilapangan,” terang Adi Prasetyo, Kabid Sarana dan Prasarana Disdik Bengkalis, kemarin.
Maksudnya kata Adi, meskipun ada sejumlah pekerjaan paket fisik yang sudah selesai dilelang nilainya di atas Rp2 miliar, bahkan ada yang mencapai Rp9 dan Rp10 miliar, tentu saja pembayaran berdasarkan volume pekerjaan. Sejumlah proyek fisik tersebut memang ada yang masa kerjanya 90 sampai 120 hari, walau tahun anggaran 2015 hanya tersisa sekitar dua bulan lagi atau 60-an hari kerja.
Disinggung soal langkah Disdik tetap nekat melelang paket besar ke ULP tanpa mengurangi volume dan anggarannya, ia menyebut ada pekerjaan dengan anggaran yang cukup besar namun tempo pekerjaannya 90 hari. Akan tetapi ada juga sejumlah kegiatan fisik yang anggarannya dipangkas sampai 50 persen seperti lanjutan pembangunan SMP 4 dan SDN 48 Bengkalis yang dikurangi mencapai setengah dari DPA awal.
“Dalam terminj nanti kita tentu tidak mau gegabah. Berapa yang mereka kerjakan tentu itu yang kita bayarkan, sesuai dengan hasil audit BPK atau BPKP nantinya. Sejauh ini soal paket dengan nilai cukup besar tetap dilelang tanpa mengurangi volume dan anggarannya tidak ada masalah,” tambah Adi lagi.
Sejauh ini diakuinya, memang ada dua paket yang nilainya cukup fantastis yaitu lanjutan pembangunan fisik Akademi Komunitas Negeri (AKN) Bengkalis yang mencapai Rp10 miliar dan lanjutan pembangunan SMA Unggulan Bengklalis dengan nilai Rp9 miliar.
Sebelumnya sejumlah kalangan pelaku konstruksi di Bengkalis yang berhimpun dalam Gabungan Pengusaha Onstruksi Indonesia (Gapensi) menduga pelelangan paket fisik Disdik Bengkalis yang dilaksanakan di Pokja 2 ULP tersebut sarat kepentingan. Malahan disebut lelang di pokja 2 diduga sarat intervensi, permainan kotor berikut uang setoran dan dugaan adanya unsur politis dalam lelang paket Disdik tahap akhir itu. (afa)