Belum Lepas Asap, Warga Dipanikkan dengan Pengamanan Jokowi

PEKANBARU-riautribune: Kedatangan mendadak Presiden Joko Widodo ke Provinsi Riau yang sudah tiga kali tertunda-tunda membuat para pejabat di Provinsi Riau kalang kabut. Sebab, berbagai persiapan yang semula sudah direncanakan secara matang kembali berubah. Semula informasi yang diperoleh Presiden Jokowi datang melalui Provinsi Jambi dan masuk ke Provinsi Riau melalui jalur darat melewati Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian rencana berubah, Presiden Jokowi datang dari Provinsi Sumbar, masuk ke Provinsi Riau melewati jalur Kabupaten Kuantan Singingi.

Namun rencana tersebut tampaknya kembali berubah, Presiden Jokowi ternyata lebih memilih masuk ke Provinsi Riau dari Sumbar melalui Payakumbuh. Tentu saja daerah yang berbatasan dengan Provinsi Riau adalah Kabupaten Kampar. Karenanya, semua petinggi baik provinsi maupun kabupaten/ kota baik sipil maupun militer merapat ke Kuok, wilayah Kabupaten Kampar yang berbatasan dengan Provinsi Riau.

Warga masyarakat pun beragam menyikapi kondisi ini. Masyarakat Pekanbaru yang belum lagi selesai mengalami kabut asap, juga ikut terkena dampak kepanikan dengan kesibukan pejabat sipil maupun militer yang "terhegeh-hegeh" ingn menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Bunyi sirine pun meraung-raung di jalanan Pekanbaru, mengiringi para pejabat menuju tempat kedatangan Presiden RI ke arah jalur Sumatera Barat.
"Ini dua kali kami ditimpa kepanikkan. Kemarin panik karena tidak bisa menghirup udara segar, kerjaan kantor tidak ada selesai. Hari ini baru mau kerja, eh seluruh jalan protokol di Pekanbaru macet. Pihak pengamanan berlalu lalang diiringi raungan sirine yang kencang hingga menggangu aktivitas kami sebagai warga masyarakat,".ujar Marhadi, Dosen Fakultas Ekonomi Univeristas Riau , Jumat (7/10).

Kepada riautribune, Marhadi mengungkapkan kekesalannya dengan cara kerja aparat yang kurang profesional sehingga mengganggu aktivitas warga. Dengan pengamanan yang berlebihan, masyarakat tidak lagi leluasa seperti biasa menggunakan jalan. Marhadi pun menyesalkan sikap Pemerintah Daerah yang tidak bisa memberikan penjelasan tegas dan pasti kepada Presiden mengenai target pekerjaannya. "Tim Karhutla harusnya menjelaskan apa urgensi presiden ke Riau, padahal asapnya saja sudah tidak ada di daerah ini. Toh lebih baik Presiden ke Jambi atau Sumsel,"ucap Marhadi dengan nada ketus. (ops)