PEKANBARU-riautribune: Pemerintah pusat akhirnya mentransfer alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas sebesar Rp300 miliar.Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulan IV tahun 2017 tersebut tercatat masuk di rekening pemerintah kabupaten Bengkalis, terhitung Rabu, 27 Desember 2017 kemarin.
Penerimaan daerah sebesar itu pun sedikit banyak menyelamatkan Pemkab Bengkalis dari kewajiban tunda bayar yang nyaris harus dilakukan menjelang tutup tahun 2017 ini.
Kepada wartawan di Bengkalis, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis Bustami HY membenarkan masuknya dana Rp300 miliar dari DBH migas tersebut.
''Ya, sudah masuk, kemarin, Rabu,'' ungkap Bustami tertawa renyah
Dana tersebut, dijelaskan Bustami akan digunakan untuk membayarkan kewajiban Pemkab Bengkalis untuk pembayaran utang dari pelaksanaan kegiatan yang belum dibayarkan.
Meski begitu, Bustami menyebutkan, dana sebesar Rp300 miliar tersebut, tidak serta merta bisa membayarkan seluruh kewajiban Pemkab Bengkalis. Karena, untuk saat ini, sebut dia, pemerintah membutuhkan total sebesar hampir Rp700 miliar untuk membayarkan seluruh kewajiban.
Sedianya, kata dia, perhitungan Pemkab Bengkalis jumlahnya lebih besar dari Rp300 miliar yng sudah ditransfer. Namun begitu, jumlah tersebut setidaknya bisa menutupi beban yang harus dibayarkan pemerintah daerah.
''kemungkinan tunda bayar pasti ada. Tapi saya belum bisa pastikan angkanya, karena kita input dulu dari total SPM yang masuk,'' kata dia.
Pihaknya juga tidak membuat prioritas untuk apa-apa yng terlebih dahulu akan dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten bengkalis.
''Prioritas semuanya sama. Jadi tak ada yang prioritas. Balanja Pegawai juga harus tetap dikeluarkan. Belanja barang dan jasa juga. Jadi pembayaran dilakukan sejalan,'' kata dia.
Adapun untuk kegiatan yang akan dibayarkan melalui pola tunda bayar karena keterbatasan anggaran ini, Bustami memperkirakan itu baru akan bisa diperhitungkan pada periode Maret 2018 yang akan datang