PEKANBARU - riautribune : Bupati Kampar H Azis Zaenal yang diwakili Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar Edwar menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI serta menerima secara simbolis Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2018 dan daftar alokasi dana transfer ke daerah serta dana desa tahun anggaran 2018 yang diserahkan oleh Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah, Pekanbaru, Senin (8/12/2017).
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar Edward kepada wartawan mengatakan, tahun ini Kabupaten Kampar mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah tahun 2016 yang diterima pada tahun 2017 dari Kementerian Keuangan RI. Dan pada pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah tahun 2017 ini akan dipertahankan sehingga ke depannya Pemkab Kampar kembali mendapatkan WTP dari Kementerian Keuangan RI.
DIPA tahun anggaran 2018 dan daftar alokasi dana transfer ke daerah serta dana desa tahun anggaran 2018 yang telah diserahkan oleh gubernur Riau ini sudah dimasukkan ke APBD Kabupaten Kampar tahun 2018 dan sudah diketok palu oleh DPRD serta sudah selesai diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi Riau, Senin (11/12/2017).
Acara yang bertemakan memantapkan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan yang berkeadilan ini dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Riau, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, sbupati/Walikotwalikota se-Provinsi Riau, Kapolres se-Provinsi Riau serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait daerah.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dalam arahannya meminta kepada seluruh kepala daerah agar segera lakukan koordinasi dan gunakan DIPA tersebut sebagai dasar untuk menyinkronkan pelaksanaan anggaran, baik yang didanai dari APBN maupun dari APBD.
Gubri minta kepastian agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran, agar dapat memberikan capaian hasil yang lebih berkualitas, dan sekaligus dapat menstimulasi kegiatan ekonomi sepanjang tahun 2018 secara seimbang.
Kemudian ia minta OPD meningkatkan kualitas pengelolaan APBD dengan menyusun dan melaksanakan APBD secara terukur dan berbasis output dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program-program dan kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat.
“APBD dapat disahkan tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan di daerah yang bersumber dari APBD dapat segera dilaksanakan tanpa kendala administratif, prosedural atau birokrasi," tegas Andi.
Selain itu Andi juga minta meningkatkan kompetensi segenap daerah agar dapat bekerja secara proiesional, baik dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
“Dari sisi pelayanan, saya juga meminta kepada kepala daerah untuk memiliki one stop service, mengingat promosi besar-besaran, mengenai investasi tidak dapat hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Provinsi, namun membutuhkan partisipasi dan dukungan daerah," imbuhnya.
Gubri juga meminta kepala daerah agar melakukan pembinaan, pengawasan dan pendampingan secara terukur dan proporsional terhadap pengelolaan dana desa sehingga pemanfaatannya tepat sasaran, berguna bagi kesejahteraan masyarakat sehingga terhindar dari penyalahgunaan yang berakibat hukum dan meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja pemerintah, pada tahun 2018, termasuk meningkatkan koordinasi dengan segenap jajaran pemerintah yang ada di daerah, khususnya terkait pelaksanaan dan pencairan anggaran.
Selain itu juga kepala daerah diminta melakukan pemberdayaan masyarakat dan pengusaha-pengusaha lokal serta pemanfaatan sumberdaya alam di Riau secara optimal dan bijaksana guna mendorong pengurangan angka pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.
Gubernur Riau meminta agar kepala daerah menyampaikan laporan realiasasi secara berkala kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat agar dapat diukur capaian-capaian penting yang telah ditetapkan.(ckp)
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar Edward kepada wartawan mengatakan, tahun ini Kabupaten Kampar mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah tahun 2016 yang diterima pada tahun 2017 dari Kementerian Keuangan RI. Dan pada pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah tahun 2017 ini akan dipertahankan sehingga ke depannya Pemkab Kampar kembali mendapatkan WTP dari Kementerian Keuangan RI.
DIPA tahun anggaran 2018 dan daftar alokasi dana transfer ke daerah serta dana desa tahun anggaran 2018 yang telah diserahkan oleh gubernur Riau ini sudah dimasukkan ke APBD Kabupaten Kampar tahun 2018 dan sudah diketok palu oleh DPRD serta sudah selesai diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi Riau, Senin (11/12/2017).
Acara yang bertemakan memantapkan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan yang berkeadilan ini dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Riau, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, sbupati/Walikotwalikota se-Provinsi Riau, Kapolres se-Provinsi Riau serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait daerah.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dalam arahannya meminta kepada seluruh kepala daerah agar segera lakukan koordinasi dan gunakan DIPA tersebut sebagai dasar untuk menyinkronkan pelaksanaan anggaran, baik yang didanai dari APBN maupun dari APBD.
Gubri minta kepastian agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran, agar dapat memberikan capaian hasil yang lebih berkualitas, dan sekaligus dapat menstimulasi kegiatan ekonomi sepanjang tahun 2018 secara seimbang.
Kemudian ia minta OPD meningkatkan kualitas pengelolaan APBD dengan menyusun dan melaksanakan APBD secara terukur dan berbasis output dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program-program dan kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat.
“APBD dapat disahkan tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan di daerah yang bersumber dari APBD dapat segera dilaksanakan tanpa kendala administratif, prosedural atau birokrasi," tegas Andi.
Selain itu Andi juga minta meningkatkan kompetensi segenap daerah agar dapat bekerja secara proiesional, baik dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
“Dari sisi pelayanan, saya juga meminta kepada kepala daerah untuk memiliki one stop service, mengingat promosi besar-besaran, mengenai investasi tidak dapat hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Provinsi, namun membutuhkan partisipasi dan dukungan daerah," imbuhnya.
Gubri juga meminta kepala daerah agar melakukan pembinaan, pengawasan dan pendampingan secara terukur dan proporsional terhadap pengelolaan dana desa sehingga pemanfaatannya tepat sasaran, berguna bagi kesejahteraan masyarakat sehingga terhindar dari penyalahgunaan yang berakibat hukum dan meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja pemerintah, pada tahun 2018, termasuk meningkatkan koordinasi dengan segenap jajaran pemerintah yang ada di daerah, khususnya terkait pelaksanaan dan pencairan anggaran.
Selain itu juga kepala daerah diminta melakukan pemberdayaan masyarakat dan pengusaha-pengusaha lokal serta pemanfaatan sumberdaya alam di Riau secara optimal dan bijaksana guna mendorong pengurangan angka pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.
Gubernur Riau meminta agar kepala daerah menyampaikan laporan realiasasi secara berkala kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat agar dapat diukur capaian-capaian penting yang telah ditetapkan.(ckp)