JAKARTA -- riautribune : Marsekal TNI Hadi Tjahjanto secara resmi menjabat sebagai panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Kepastian ini diperoleh selepas upacara pelantikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12) sore.
Proses pengajuan hingga pelantikan Hadi tergolong cepat. Surat pengajuan Hadi sebagai calon panglima TNI diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Bidang Politik Hukum dan Keamanan Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/12) pagi.
Kemudian pada Rabu (6/12) Hadi menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I yang membidangi pertahanan. Setelah ujian, anggota Komisi I DPR yang hadir menyatakan setuju dengan penunjukan Hadi sebagai panglima TNI. Sehari berselang dalam rapat paripurna, DPR mengesahkan Hadi sebagai panglima TNI. Jumat kemarin, ia dilantik.
Hadi dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI. "Presiden menimbang dst, mengingat dst, memutuskan, menetapkan dst, ke satu memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dari jabatannya sebagai panglima TNI disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya. Kedua mengangkat Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai panglima TNI," bunyi kutipan pembacaan keppres.
Seusai pembacaan keppres, Presiden melakukan penanggalan dan penyematan pangkat. Kemudian pembacaan sumpah jabatan terhadap Hadi pun dipimpin oleh Presiden.
"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apa pun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun juga...."
Prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengangkatan Panglima TNI. Sebagai saksi, Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu. Setelah itu, Presiden diikuti oleh para undangan yang hadir memberikan ucapan selamat.
Kepada wartawan selepas pelantikan, Hadi memastikan akan menjaga netralitas terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2018 ataupun pemilihan legislatif serta Pemilihan Presiden 2019. Ia mengatakan, kerja sama dengan polisi menjadi prioritas. "Kita solid dengan polisi untuk menjaga jalannya pesta demokrasi ini sehingga netralitas akan kita jaga di atas segala-galanya," ujar Hadi.
Mantan kepala Staf TNI Angkatan Udara ini memastikan, akan melanjutkan program prioritas yang telah direncanakan pada masa kepemimpinan sebelumnya. Di antaranya, pembangunan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), seperti di Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Merauke, dan Selaru. \"Karena itu adalah sejalan dengan program pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi,\" kata Hadi.
Terkait modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), dia mengatakan, TNI akan menunggu tuntasnya program pengadaan alutsista rencana strategis kedua. Di antaranya, pemenuhan peralatan, seperti pesawat transportasi, radar, dan kapal selam. "Sampai dengan Renstra kedua harus sudah mencapai 30 persen," ujar Hadi.
Sementara itu, mantan panglima TNI, Gatot Nurmantyo mengaku tidak memberi pesan apa-apa kepada Hadi. Keduanya sempat melakukan salam komando kepada awak media selepas pelantikan. "Mengapa? Karena Pak Hadi sekarang adalah atasan saya," kata Gatot.
Menurut dia, setelah tak lagi menjabat sebagai panglima TNI, tak etis untuk memberikan nasihat kepada Hadi. Setelah melepas jabatannya, Gatot akan menjadi salah seorang perwira tinggi di Markas Besar TNI. Masih ada jeda empat bulan sebelum akhir Maret 2018, mantan kepala Staf TNI Angkatan Darat ini mengaku tidak akan pensiun dini. "Tidak. Tidak akan pensiun dini," kata Gatot menegaskan.(rep)