PEKANBARU-riautribune: RAPBD Riau untuk tahun 2018 sudah disahkan dalam paripurna di DPRD Riau Jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru malam kemarin. Anggarannya disepakati sebesar Rp10 triliun lebih.
Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim menjamin dengan kondisi ini, kemungkinan besar Riau tidak akan kena sanksi keterlambatan, meski pengesahan RAPBD Riau 2018 itu sudah injury time.
"Kan sudah pas itu. Hari ini kan tanggal 30 November. Dalam aturannya tidak boleh lewat bulan 11. Tadi malam semuanya sudah selesai. Kalau persoalan dinamikan dalam paripurna itu sudah biasa," terangnya usai mengikuti paripurna DPRD Riau Kamis (30/11/2017).
Setelah ini, langkah selanjutnya ada rencana duduk bersama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merumuskan strategi lanjutan supaya kegiatan lain di lingkungan Pemprov Riau tidak terbengkalai.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pejabat selama tahun 2017. Dengan kata lain, sejumlah kendala yang selama ini dihadapi akan dirumuskan solusinya. Selanjutnya dipakai untuk penguatan kerja di tahun 2018.
"Sebab kalau dicari masalahnya memang itu, itu, saja. Makanya kedepan supaya tidak terjerumus di lubang yang sama. Makanya saya tekankan pada administrasinya," sambungnya.
Wan juga menunggu soal kinerja OPD yang tidak sesuai jalur, sehingga harus berurusan dengan aparat penegak hukum.
"Jangan sampai lagi lah, kita dipanggil dengan hal yang macam-macam. Jangan korbankan kepentingan sesaat malah rusak kehidupan mereka," sambungnya.
Penegasan Wan Thamrin Hasyim lebih kepada pengalokasian dan pemanfaatan APBD untuk tahun 2018 tepat sasaran dan bersih dari masalah. Menurut dia kedua itu harus singkron.