Jokowi Tak Minta Maaf soal PKI Didukung Purnawirawan TNI-Polri

Dibaca: 61827 kali  Kamis, 01 Oktober 2015 | 14:59:31 WIB
Jokowi Tak Minta Maaf soal PKI Didukung Purnawirawan TNI-Polri
Ket Foto : Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo saat mengunjungi Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (1/10/2015).

JAKARTA-riautribune: Ketua Forum Komunikasi Persatuan Purnawirawan TNI-Polri Letjen TNI (Purn) Syaiful Sulun mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tidak akan ada permintaan maaf kepada PKI. "Tidak perlu minta maaf. Dia (PKI) yang minta maaf sama kita," kata Syaiful Sulun dalam acara peringatan Kesaktian Pancasila di Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Menurut Sulun, isu bahwa Presiden akan meminta maaf terhadap PKI digaungkan pihak-pihak penganut ideologi PKI gaya baru. Pihak-pihak itu berusaha memutarbalikkan fakta sejarah dan merusak pola pikir generasi muda. "Mereka berteriak agar Presiden minta maaf. Yang jadi korban itu siapa, mereka memulai kudeta dengan membunuh jenderal kita, makanya rakyat waktu itu marah," tegas dia.

Sebelumnya beredar isu bahwa Presiden Jokowi akan meminta maaf kepada PKI dalam sebuah acara di Gelora Bung Karno Rabu 30 September 2015. Jokowi menegaskan tidak akan meminta maaf pada keluarga PKI. Ia menampik rumor yang beredar mengenai rencana pemerintah yang akan meminta maaf pada keluarga PKI.

"Tidak ada pemikiran mengenai minta maaf, sampai detik ini tidak ada pemikiran ke arah itu," ujarnya. Jokowi meyakini peristiwa pemberontakan seperti yang dilakukan PKI tidak akan terulang di Indonesia. Meski demikian, ia tetap minta semua pihak mewaspadai munculnya pergerakan kelompok seperti itu.

"Jangan sampai ada kurang kewaspadaan, meski saya yakin tidak akan kejadian lagi, dan saya berharap peristiwa G30 S/PKI ini tidak akan terjadi lagi di bumi pertiwi kita," kata Jokowi.(kpc/rt)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Nasional" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.