XL Axiata Tuntaskan Program 1.000 Sekolah Broadband

Dibaca: 32587 kali  Sabtu, 28 Oktober 2017 | 17:15:26 WIB
XL Axiata Tuntaskan Program 1.000 Sekolah Broadband
Ket Foto :

PEKANBARU-riautribune: PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) tuntaskan Program 1.000 Sekolah Broadband dengan memilih Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 8 Manado, Sulawesi Utara. Di mana program ini telah diluncurkan sejak Oktober 2016.

 
“Kini lebih dari 400 ribu siswa sekolah telah terkoneksi ke jaringan internet cepat. Komposisinya 45% SMA dan 55% SMK. Termasuk kehadiran XL Axiata di SMA Negeri 8 Manado sebagai sekolah ke-1.000 yang juga akan terkoneksi jaringan internet berkecepatan tinggi," ujar Caretaker Vice President XL Axiata North Region, Mozes Haryanto Baottong.
 
Dia menjelaskan, melalui program yang diinisiasi sebagai bagian dari peringatan hari jadi XL Axiata ke-20 tersebut, perusahaan turut mendukung program pemerintah dalam digitalisasi sekolah. Program ini telah memberikan manfaat cukup besar bagi sekolah-sekolah penerimanya termasuk pada pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UBK).
 
“Sejauh yang kami pantau telah mampu mendukung peningkatan kualitas belajar mengajar di setiap sekolah penerima. Mereka kini sejajar dengan sekolah-sekolah di kota besar dan sekolah di negara-negara maju dalam mendapatkan sumber referensi berkualitas yang tersedia di jaringan internet,” terangnya.
 
Di sisi lain, dia menyebutkan, sebagai bagian peringatan HUT ke-20 XL Axiata, pihaknya akan melaksanakan program “Gerakan Donasi Kuota” yang menjangkau sekolah dan pelajar lebih luas.
 
Tercatat program ini telah menjangkau sekolah-sekolah di 42 kota/kabupaten 20 provinsi. Kota-kota tersebut antara lain Sabang, Padang, Medan, Deli Serdang, Pematang Siantar, Pekanbaru, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Makassar.
 
Manager CSR XL Axiata, Achmad Pradipta menambahkan, target-target yang telah tercapai melalui program ini juga sejalan dengan program pemerintah dalam hal ini Ditjen Pendidikan Menengah dan Kejuruan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi partner XL Axiata dalam penyediaan data sekolah prioritas untuk program ini.
 
“Tersedianya akses internet cepat melalui program ini juga telah mampu mendorong munculnya aktivitas positif lainnya yang berorientasi pada literasi internet, misalnya pelatihan mengenai penggunaan internet secara sehat dan positif, pelatihan karyawan sekolah mengenai dunia digital, juga pemanfaatan layanan digital untuk mempromosikan potensi daerah asal,” jelasnya.
 
Begitu pula XL akan ikut membantu dunia pendidikan khususnya di Provinsi Sulut yang sampai saat ini, kata dia, sudah 19 sekolah di Manado yang menikmati jaringan internet XL.
 
Di pihak lain, Kepala Dinas Pendidikan Sulut Gemmy Kawatu mengungkapkan 135 sekolah di Sulut sangat membutuhkan layanan internet. "Kami akan berupaya sampai akhir tahun 135 sekolah tersebut sudah terlayani jaringan internet,” katanya.
 
Untuk itu, dia sangat mengharapkan dukungan provider dalam meningkatkan pendidikan berbasis digital di sekolah-sekolah.
 
"Dengan hadirnya XL, diharapkan akan semakin memajukan dunia pendidikan di Sulut. Kami mengucapkan terima kasih kepada XL," tandasnya.(rls)
 
Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Nasional" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.