Penilaian Wapres JK soal Kata Pribumi dalam Pidato Pertama Anies

Dibaca: 24375 kali  Rabu, 18 Oktober 2017 | 10:34:35 WIB
Penilaian Wapres JK soal Kata Pribumi dalam Pidato Pertama Anies
Ket Foto : foto internet

JAKARTA - riautribune : Pidato pertama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai dilantik Presiden Joko Widodo dijadikan polemik. Pidato Anies di Balai Kota DKI Jakarta, dengan kata "pribumi" jadi bahan perbincangan. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, jika sesuai dengan konteks kolonialisme, maka apa yang disampaikan Anies relevan.

 

"Kan enggak salah kalau dia mau bicara, kalau konteksnya. Kalau (Anies) katakan 'sudah, kalian jangan kasih kesempatan (untuk non-pribumi)', nah itu salah. Dia bicara dalam konteks sejarah," kata Wapres JK di kantornya, Selasa (17/10/2017).

Dalam klarifikasinya, Anies mengatakan bahwa konteks kata tersebut adalah masa penjajahan. JK membenarkan klarifikasi tersebut, bahwa selayaknya kata yang relatif sensitif tersebut tak dilepaskan dari konteksnya.

"Kita lihat konteksnya. Pidatonya bicara tentang kolonial, dalam zaman kolonial. Gini, konteksnya kan sejarah, dia menceritakan. Jadi jangan hanya cut satu kata, dalam konteks apa dia bicara," tandas JK.

Anies memberikan klarifikasi mengenai isi pidato politik pertamanya tersebut. Ia mengatakan, Jakarta adalah kota yang paling dekat dengan penjajahan saat kolonialisme masih bekuasa di negeri ini. Dalam konteks itulah pernyataannya tentang pribumi harus dipahami.

"Kalau kota lain itu enggak lihat Belanda dari dekat. Yang liat Belanda dari jarak dekat siapa? Orang jakarta, coba kita di pelosok Indonesia, tau ada Belanda tapi liat depan mata? Enggak. Jadi yang liat (penjajah) depan mata itu kita orang Jakarta," kata Anies. (okz)

 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Nasional" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.