Anies-Sandi Resmi Pimpin DKI Jakarta, Ini Harapan KPK

Dibaca: 14862 kali  Selasa, 17 Oktober 2017 | 14:59:53 WIB
Anies-Sandi Resmi Pimpin DKI Jakarta, Ini Harapan KPK
Ket Foto :

JAKARTA – riautribune : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno ( Anies - Sandi yang baru dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin, 16 Oktober 2017, dapat bekerja sesuai dengan amanat.

"Saya kira harapan KPK sama untuk seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia, yakni bekerja sesuai dengan amanat yang memang diatur dan dipilih oleh masyarkat. Jadi, masyarakat yang memilih tentu amanatnya banyak terhadap kepala daerah tersebut," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 16 Oktober 2017.

Menurut Febri, ada dua hal yang penting bagi KPK terkait kepala daerah yang baru dilantik, baik di DKI Jakarta maupun daerah-daerah lainnya. "Pertama, semoga dengan terpilihnya kepala daerah baru, apakah itu di Jakarta ataupun di daerah-daerah yang lain, upaya pencegahan tindak pidana korupsi bisa jauh lebih kuat. Di DKI kami beberapa kali melakukan kerja sama soal pencegahan tindak pidana korupsi, harapannya bisa jauh lebih kuat," tuturnya.

Selanjutnya, kata Febri, di tengah fenomena banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, diharapkan hal itu tidak terjadi pada seluruh kepala daerah terpilih ataupun kepala daerah yang akan mencalonkan sebagai kepala daerah pada pilkada serentak 2018.

Pelantikan Anies - Sandi di Istana Negara dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara termasuk Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Kerja, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, serta pejabat lainnya.(tmpo)


 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Nasional" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.