Bupati HM Wardan Minta Disdukcapil Jadikan e-KTP sebagai Prioritas Utama

Dibaca: 25580 kali  Senin, 09 Oktober 2017 | 14:28:09 WIB
Bupati HM Wardan Minta Disdukcapil Jadikan e-KTP sebagai Prioritas Utama
Ket Foto :

TEMBILAHAN - riautribune : Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Haji Muhammad Wardan meminta kepada pejabat dan seluruh jajaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Inhil menjadikan e-KTP sebagai prioritas utama.

Hal itu, dikatakannya mengingat masih banyak masyarakat yang belum melakukan perekaman dan belum mendapatkan e-KTP walaupun sudah berbulan-bulan melakukan perekaman.

''Khusus kepada pejabat di Disdukcapil, saya berharap e-KTP menjadi prioritas utama, karena masih banyak masyarakat kita yang belum memiliki e-KTP," kata Bupati.

Ia berharap, persoalan e-KTP terutama di Negeri Hamparan Kelapa Dunia ini bisa teratasi. ''Semoga persoalan e-KTP kedepan tidak ada lagi,'' harapnya. Untuk itu kata bupati, ia menyarankan agar Disdukcapil Inhil untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

"Jadi saya sangat berharap, kepada pejabat yang baru saja dilantik agar bekerja secara maksimal, penuh keseriusan, tanggungjawab dalam menjalankan tugas agar terselenggara pelayanan yang lebih baik. Disamping itu hendaknya juga mampu mencermati setiap perubahan dan tuntutan zaman yang ada, dapat bekerjasama dengan pejabat serta pegawai yang ada untuk lebih mengembangkan dan menginovasi aplikasi output data kependudukan di Inhil,'' papar Bupati Wardan.(hrc)

 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.