Cetak 1 Juta Tenaga Kerja,

Ribuan SMK Ikut Program Vokasi Industri.

Dibaca: 22041 kali  Kamis, 05 Oktober 2017 | 15:03:22 WIB
Ribuan SMK Ikut Program Vokasi Industri.
Ket Foto :

JAKARTA - riautribune : Untuk menyiapkan tenaga kerja industri yang terampil dan berkompeten, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi Industri yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri.

Hingga kini, telah dilakukan empat tahap peluncuran program tersebut di empat wilayah. Tahap pertama untuk wilayah Jawa Timur, Kemenperin melibatkan 50 perusahaan dan 234 SMK yang diresmikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Mojokerto. Tahap kedua, untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY, melibatkan 117 perusahaan dan 392 SMK di Semarang.

Tahap ketiga untuk wilayah Jawa Barat, melibatkan 141 perusahaan dan 393 SMK yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Bekasi. Dan tahap keempat, untuk wilayah Sumatera bagian utara, yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

“Pada kesempatan ini, dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara 108 perusahaan industri dengan 226 SMK di wilayah Sumatera bagian utara. Jadi, hingga saat ini, total perusahaan yang terlibat sebanyak 416 perusahaan dan 1.245 SMK,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada peluncuran program tersebut di PT Medan Sugar Industry Medan, Sumatera Utara, Senin (2/10).

Menteri Airlangga menyebutkan, jumlah kerja sama yang ditandatangani antara perusahaan dan SMK di wilayah Sumatera bagian utara ini sebanyak 448 perjanjian. Hal ini karena satu SMK dapat dibina oleh beberapa perusahaan sesuai dengan program keahlian di SMK yang terkait dengan sektor industri.

Untuk itu, setelah wilayah Sumatera bagian utara ini, peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri akan diteruskan secara bertahap untuk provinsi DKI Jakarta dan Banten serta Sumatera bagian selatan (Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung).Untuk menyiapkan tenaga kerja industri yang terampil dan berkompeten, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi Industri yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri.

Hingga kini, telah dilakukan empat tahap peluncuran program tersebut di empat wilayah. Tahap pertama untuk wilayah Jawa Timur, Kemenperin melibatkan 50 perusahaan dan 234 SMK yang diresmikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Mojokerto. Tahap kedua, untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY, melibatkan 117 perusahaan dan 392 SMK di Semarang.

Tahap ketiga untuk wilayah Jawa Barat, melibatkan 141 perusahaan dan 393 SMK yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Bekasi. Dan tahap keempat, untuk wilayah Sumatera bagian utara, yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

“Pada kesempatan ini, dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara 108 perusahaan industri dengan 226 SMK di wilayah Sumatera bagian utara. Jadi, hingga saat ini, total perusahaan yang terlibat sebanyak 416 perusahaan dan 1.245 SMK,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada peluncuran program tersebut di PT Medan Sugar Industry Medan, Sumatera Utara, Senin (2/10).

Menteri Airlangga menyebutkan, jumlah kerja sama yang ditandatangani antara perusahaan dan SMK di wilayah Sumatera bagian utara ini sebanyak 448 perjanjian. Hal ini karena satu SMK dapat dibina oleh beberapa perusahaan sesuai dengan program keahlian di SMK yang terkait dengan sektor industri.

Untuk itu, setelah wilayah Sumatera bagian utara ini, peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri akan diteruskan secara bertahap untuk provinsi DKI Jakarta dan Banten serta Sumatera bagian selatan (Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung).

Di samping itu, sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap Program Pendidikan Vokasi Industri, dalam setiap acara peluncurannya dilakukan pemberian bantuan atau hibah peralatan praktik kepada beberapa SMK.

Selain melalui pengembangan Pendidikan Vokasi Industri, Kemenperin telah menyelenggarakan program pelatihan dengan sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja) dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja di Indonesia.

Pada peluncuran tahap keempat di Medan ini, diresmikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Menperin Airlangga Hartarto dan Mendikbud Muhadjir Effendy. Darmin mengatakan, pihaknya mengapresiasi program pembinaan dan pengembangan SMK yang link and match dengan industri yang diinisiasi oleh Kemenperin.

“Upaya ini perlu menjadi program yang berkelanjutan, dan dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia. Kemenperin agar terus memperluas akses bagi industri untuk memberikan pelatihan praktik, belajar kerja, dan bantuan yang lebih konkrit kepada SMK-SMK di sekitarnya,” ujarnya.

Kemenperin menargetkan, sampai tahun 2019, sebanyak 1.775 SMK akan dibina dan dikerjasamakan dengan perusahaan industri yang diperkiraan dapat menghasilkan jumlah lulusan tersertifikasi mencapai 845 ribu orang. Sedangkan untuk program Diklat 3-in-1, jumlah lulusannya ditargetkan sebanyak 162 ribu orang.

Ditambah dengan lulusan program pendidikan vokasi reguler oleh SMK dan Politeknik di bawah naungan Kemenperin, total tenaga kerja industri yang tersertifikasi kompetensi pada periode 2017-2019 ditargetkan mencapai 1 juta orang. Ketersediaan SDM yang berkompeten tersebut tentunya dapat mendorong percepatan pembangunan nasional.

Vokasi adalah kunci

Menurut Menperin, diperlukan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendorong peningkatan produktitivas dan daya saing industri nasional. Guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang semakin spesifik saat ini, kuncinya adalah pengembangan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja melalui pembangunan link and match antara dunia pendidikan dengan industri.

“Langkah strategis pendidikan vokasi industri yang kami lakukan, merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK, dengan harapan seluruh SMK di Indonesia ke depan dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja sesuai kebutuhan industri,” tuturnya.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kemenperin, beberapa permasalahan yang ditemui pada SMK di Tanah Air, antara lain kurikulum pendidikan yang digunakan masih bersifat broad-based (berbasis luas) sehingga belum mengakomodasi kebutuhan dunia industri, karena perusahaan-perusahaan saat ini ingin memiliki tenaga kerja yang kompetensinya lebih spesialis.

Kendala lainnya, peralatan praktikum di SMK kurang memadai dari segi jumlah dan teknologinya sangat tertinggal dari industri. Bahkan, jumlah guru bidang studi produktif masih sangat terbatas, hanya 22 persen dari jumlah guru SMK dan kurang memiliki pengalaman dalam hal praktik di industri.

Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut peluncuran program pendidikan vokasi industri di Pulau Jawa, Menperin menyampaikan, telah dilakukan penyelarasan kurikulum bersama SMK dengan industri untuk 34 program keahlian atau jurusan yang terkait industri dengan memasukkan kompetensi keahlian yang dibutuhkan industri kedalam mata pelajaran yang ada di SMK.

Sedangkan, untuk penyediaan peralatan praktik minimum di SMK, Kemenperin telah merealokasi anggaran tahun ini sebesar Rp40 miliar, yang dialokasikan untuk 70 SMK dengan rata-rata nilai bantuan sebesar Rp500 juta per SMK. “Pada tahun 2018, kami telah mengusulkan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan sebesar Rp828 miliar untuk bantuan peralatan bagi SMK, pelatihan guru, dan sertifikasi lulusan,” imbuhnya.

Dalam rangka peningkatan kompetensi guru produktif, Kemenperin pun telah menyepakati kerja sama dengan ITE Singapura dan Taiwan untuk pelatihan dan magang guru SMK di bidang Teknik Permesinan, Teknik Instalasi Pemanfaatan tenaga listrik, Otomatisasi Industri dan Machine Tools, sebanyak 200 orang yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. “Selain itu, kami juga akan memfasilitasi penyediaan silver expert dan pemagangan guru produktif pada industri,” tambah Airlangga.

Sementara itu, untuk memfasilitasi praktik kerja industri bagi siswa dan magang guru, Kemenperin mendorong pelaku industri untuk menyediakan workshop, laboratorium, training center atau teaching factory di perusahaan serta memiliki instruktur sebagai tenaga pembimbing. *(adv)
 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Nasional" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.