pilihan +INDEKS
Negoisasi Freeport,
Sri Mulyani : Penerimaan Harus Lebih Banyak
JAKARTA - riautribune : Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan potensi penerimaan dari dari sektor minerba harus lebih besar dari periode sebelumnya. Hal tersebut terkait perumusan formulasi penerimaan dari PT Freeport.
"Untuk kepastian investasi dan penerimaan negara, Kemenkeu merupakan lead dan dalam hal ini kami melakukan formulasi berdasarkan UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017.
Sri Mulyani menuturkan, formulasi dari penerimaan negara tersebut sedang dalam diskusi lebih lanjut, karena pendapatan ini terdiri dari banyak detail seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), royalti dan pajak daerah.
00:0000:05
"Tidak ada hal yang sifatnya rahasia atau konsensi yang diberikan tidak hanya untuk satu perusahaan. Ini untuk seluruh perusahaan yang bergerak di Minerba yang memang diatur dalam berbagai macam rezim, mulai dari Kontrak Karya, PKP2B, kemudian ada yang hijrah menjadi IUP maupun IUPK," ujarnya.
Dalam negosiasi tersebut, kata Sri Mulyani, pemerintah mengacu pada pasal 128 UU Minerba untuk perlakuan fiskal bagi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Sedangkan pemerintah berpegang pada pasal 169 UU Minerba atas pungutan biaya lainnya seperti cukai, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun pendapatan daerah yang tidak secara eksplisit diatur dalam UU tersebut.
"Khusus untuk pasal 169 pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksudkan untuk kontrak karya tersebut adalah dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan negara yang harus lebih banyak," ujarnya.(antr)
Berita Lainnya +INDEKS
Dubes Iran Terima Kunjungan Pengurus JMSI Pusat
JAKARTA, Riautribune.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi menerima k.
HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah
JAKARTA, Riautribune.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan memberikan penghargaan un.
MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax
JAKARTA, Riautribune.com - PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerja.
KSP Sebut Pencabutan Label Halal Produk Perusahaan Pendukung Israel Tak Punya Dasar Hukum
JAKARTA, Riautribune.com - Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo merespons pernyataan Maje.
Merasa Bingung Soal Keputusan MK, Saldi Isra Malah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan
JAKARTA, Riautribune.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis .
Buka Peluang Gibran Maju Capres, MK Disebut Jadi Mahkamah Keluarga
JAKARTA, Riautribune.com -- Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berpeluang maju sebagai cawapre.