pilihan +INDEKS
Anggota Komisi I: Polemik Panglima TNI Bukan Manuver Politik
JAKARTA – riautribune : Anggota Komisi Pertahanan DPR Supiadin Aries Saputra menilai polemik pembelian senjata yang diungkapkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bukan bentuk manuver politik menjelang habis masa tugasnya tahun depan. Apalagi, kata dia, dianggap sebagai manuver politik menjelang Pemilihan Umum 2019.
“Manuver itu pandangan orang umum. Sampai saat ini saya tidak pernah mendengar panglima bicara politik praktis dan tidak pernah mendengar panglima sudah bergabung partai,” kata Supiadin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 4 Oktober 2017. Polemik tersebut dinilai sudah menjadi wewenang Panglima TNI ihwal pengadaan senjata.
Supiadin menambahkan ucapan Gatot pun telah didasari laporan intelijen dan mampu dibuktikan dengan temuan di lapangan bahwa ada senjata militer yang diimpor dan masuk melalui Bandara Soekarno Hatta. “Kan ini terbukti. Sebelumnya gak ngaku, tapi ketika datang, bingung cari alasannya,” kata politikus NasDem itu.
Selain itu, Supiadin menilai cara panglima menunjukkan kecerdasannya untuk mencari siapa di balik pembelian senjata impor tersebut. “Kalau untuk politik saya tidak pernah dengar,” ujarnya. Ketika datang menghadiri acara Partai Keadilan Sejahtera beberapa waktu lalu, Supiadin menilai, Gatot pun tak berbicara politik. “Dia bicara bahaya laten G30SPKI.”
Supiadin pun tak menanggapi jika upaya Gatot disebut sebagai campur tangan terhadap institusi kepolisian. “Yang dilihat kemungkinan tidak jelas prosedur pembeliannya,” kata dia. Badan Intelejen Strategis pun turun untuk melakukan security clearance terhadap senjata yang tertahan tersebut.
Sepanjang September, ada berbagai peristiwa politik yang ramai muncul ke permukaan. Salah satunya ialah kontroversi pemutaran kembali film Pengkhianatan G-30-S/PKI dan isu adanya impor 5.000 senjata ilegal. Dua institusi keamanan, TNI dan Kepolisian Republik Indonesia menjadi sorotan publik saat isu impor 5.000 senjata dilemparkan Gatot di forum purnawirawan TNI.
Ihwal perlukah Gatot menyampaikan polemik secara terbuka, menurut Supiadin, hal tersebut adalah masalah kepantasan. “Itu masalah lain, tanya panglima,” ujarnya. Hingga kini, kata dia, komisi belum akan memanggil Panglima TNI untuk mengklarifikasi polemik yang ada karena menunggu penyelesaian di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. “Biar mereka menyelesaikan dulu,” kata Supiadin.(tmpo)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.