pilihan +INDEKS
Foto Empat Kadis Pada Acara Rakerda Golkar
Saiman: "Tidak ada Alasan, ASN Langgar Etika dan Aturan"
PEKANBARU-riautribune: Adanya beredar foto empat pejabat eselon II Pemerintah Provinsi Riau yang turut hadir dalam kegiatan Rakerda Golkar Riau, di Rokan Hulu, baru-baru ini, menyikapi fenomena Pengamat Politik Riau, Saiman Pakpahan menuturkan bahwa tidak ada sebuah alasan apapun bahwa ASN yang hadir tersebut jelas melanggar aturan dan etika.
Dalam foto tersebut, terlihat Kepala Dinas PU Riau, Dadang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Riau Rudiyanto, Kepala Dinas Perkebunan Feri HC, dan Kepala Dinas Perhubungan Rahmad Rahim.
Menurut Saiman, jika memang pejabat eselon II ini benar mengikuti kegiatan tersebut jelas menyalahi sumpah ASN. ASN harus netral dari kegiatan politik.
Karena, kata dia, birokrasi harus netral dari kegiatan politik. "Penyebab kuatnya adalah adanya polarisasi kekuatan politik di tubuh birokrasi, sehingga membangun patron politik di tubuh birokrasi. Kenyataannya adalah penguasa telah menggunakan suprasuktrur birokrasi sebagai alat kepentingan si penguasa,"jelasnya.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri RI telah mengeluarkan larangan dan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa/lurah maupun aparatur desa dan kelurahan dalam pelaksanaan Pilkada serentak.
Larangan dan sanksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mendagri Nomor : 273/3772/JS tertanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Pada Undang-Undang tersebut diatur ketentuan: a. Ayat (1) huruf b, ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil negara.
b. Ayat (1) huruf c, ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau lurah dan perangkat desa tau kelurahan.
Larangan dan sanksi tersebut juga ditertera dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa "Pegawai aparatur sipil negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
Aturan selanjutnya yang melarang ASN ikut terlibat dalam kampanye yaitu Pasal 4 angka 15 peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai negara sipil menyatakan bahwa setiap ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara:
a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah
b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye
c. Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataubmerugikan salah satu padangan calon sekama masa kampanye
d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yg menjadi peserta pilkada sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepafa PNS dalan lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Apabila terdapat ASN yang terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi berupa surat teguran, sanksi hukuman disiplin yang meliputi penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.
ASN yang melanggar juga akan dikenai sanksi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai ASN, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN. (Rls)
Berita Lainnya +INDEKS
Tingkatkan kualitas Praktek SMK Kelapa Sawit AGI, Asian Agri Serahkan Bibit Sawit
PELALAWAN, Riautribune.com - Bertempat di Kantor Kebun PT. Inti Indo sawit Subur Desa Mekar.
Ambil Formulir di Sekretariat PKB, Edy Natar Nyatakan Serius Maju Pilgubri
PEKANBARU, Riautribune.com - Keseriusan Brigjend TNI (Pur) Edy Natar Nasution maju sebagai Bakal .
Pj Gubri SF Hariyanto Buka Secara Resmi MTQ Tingkat Provinsi di Dumai
DUMAI, Riiautribune.com - Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto membuka secara resmi Musabaqa.
HKR Riau Gelar Halal Bi Halal, Prof. Junadi Ajak Tumbuhkan Semangat Solidaritas
PEKANBARU, Riautribune.com - Mengangkat Tema "Merajut Kebersamaan Meraih Kemenangan" Himpunan Kel.
Masyarakat Teropong 1 Desa Kubang jaya Minta Pj Gubri SF Haryanto Untuk Memperhatikan Daerahnya
Pekanbaru,Riautribune,com - Masyarakat di Jalan Teropong 1, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu.
Ratusan Ulama dan Tokoh Masyarakat Hadiri Halal Bi Halal GSSBR bersama Balon Gubri 2024 Edy Natar
PEKANBARU Riautribune com - Ratusan alim ulama dan tokoh masyarakat menghadiri acara hallal bi ha.