DPR: Situs Nikah Siri Modus Prostitusi Berkedok Agama

Dibaca: 17166 kali  Rabu, 27 September 2017 | 09:13:12 WIB
DPR: Situs Nikah Siri Modus Prostitusi Berkedok Agama
Ket Foto : foto internet

JAKARTA - riautribune : Kalangan DPR mengecam keberadaan situs nikah siri (www.nikahsirri.com) yang menyediakan jasa nikah siri. Keberadaan akun ini merupakan modus prostitusi berkedok agama. Bahkan, praktik tersebut bisa dijadikan pintu masuk perdagangan manusia.
Demikian disampaikan Wakil ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Rabu (27/9).

"Berdasarkan info yang beredar, akun membuka layanan lelang keperawanan untuk kawin siri dan kontrak dengan syarat utama usia 14 tahun ke atas," kata Iskan.

Walau berlindung di balik aturan agama, menurutnya praktik ini bertentangan dengan UU Perkawinan. Bahkan bisa dibilang sebagai bentuk deligitimasi terhadap agama.

Secara jangka panjang, menurut Iskan, modus nikah seperti ini akan tidak baik bagi tumbuh kembang anak, sekaligus menggangu masa depan anak. Praktik seperti ini pun bisa melanggar perlindungan terhadap anak.

"Misalnya adanya syarat utama usia 14 tahun ke atas untuk nikah siri. Padahal usia 14 tahun tentu masih usia anak yang wajib mendapatkan proteksi maksimal," ungkapnya.

Iskan menambahkan bahwa kemunculan isu ini harus disikapi serius, karena bisa jadi ini puncak gunung es dari banyaknya praktik sejenis di dunia maya.

"Kita tidak boleh lengah dengan modus yang mengarah pada perdagangan manusia. Apalagi perdagangan manusia adalah tindakan pidana yang akan dijerat UU 21/2007 tentang TPPP," jelas Legislator dari Dapil Sumut II ini.(rmol)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.