Soal Pembelian 5000 Senjata,

Panglima TNI: Tanya Pak Wiranto

Dibaca: 18108 kali  Senin, 25 September 2017 | 10:29:03 WIB
Panglima TNI: Tanya Pak Wiranto
Ket Foto : foto internet

JAKARTA - riautribune : Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Wiranto yang menyebutkan ada miskoordinasi antara Mabes TNI, Mabes Polri, serta Badan Intelijen Nasional (BIN). "Tanya Pak Wiranto, dicek saja. Kan ada rekaman omongan saya," kata Gatot di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta, Ahad, 24 September 2017.

Ahad sore kemarin, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Wiranto mengadakan konferensi pers terkait polemik pembelian 5000 pucuk senjata. Ia mengkonfirmasi bahwa memang senjata itu pesanan Badan Intelijen Nasional (BIN). Ia mengakui ada pembelian 500 senjata laras pendek buatan Pindad oleh BIN (Badan Intelijen Nasional), bukan 5.000 senjata standar TNI.

Wiranto mengatakan polemik soal pembelian senjata itu hanya masalah komunikasi yang belum tuntas antara Mabes TNI, Mabes Polri, dan BIN. Wiranto berharap polemik itu tidak dipolitisasi lagi.

Polemik muncul pascaberedarnya rekaman pernyataan Gatot Nurmantyo saat acara silaturahmi para purnawirawan jenderal dan perwira aktif TNI. Rekaman dalam bentuk suara itu berisi rencana sebuah institusi di Indonesia yang akan mendatangkan 5.000 pucuk dengan mencatut nama Presiden Jokowi.(tmpo)


 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Nasional" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.