Kapolres Janji Panggil Saksi-saksi Ungkap Laporan Atas PT. Tasma Puja

Dibaca: 107371 kali  Selasa, 29 September 2015 | 10:04:30 WIB

RENGAT-riautribune: Kapolres Indragiri Hulu (Inhu) berjanji akan melakukan penyelidikan (lidik) terhadap PT. Tasma Puja terkait laporan ormas KPFI. "Mohon waktulah ya, kita berjanj akan tindaklanjuti laporan itu," kata Kapolres Inhu, AKBP Ari Wibowo, Senin (28/9) kemarin.

DPD KPFI Inhu mempolisikan PT. Tasma Puja karena diduga menguasai lahan HPT sedikitnya 85 hektar untuk perkebunan sawit bahkan sudah melakukan panen di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batangcenaku sejak tahun 2007 silam. Sebelumnya berdasarkan hasil investigasi ormas ini menyatakan PT Tasma Puja telah mensulap HP jadi kebun sawit sedikitnya 85 hektar sejak tahun 2007.

Berdasarkan bukti peta GPS titik koordinat pembabatan HPT di Desa Kepayangsari dan Desa Anak Talang, Kecamatan Batangcenaku itu, DPC FKPPI RI telah mempolisikan Tasma Puja dengan laporan bernomor 019/LP/DPD.LSM.KPFI-RI/Inhu/2015 dan menyampai tembusan ke berbagai instansi terkait.

Menanggapi hal itu, Kapolres mengatakan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pihaknya akan memanggil saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Begitu juga terhadap dugaan penggelapan pajak atau kelebihan lahan yang dikuasai karena over IUP. "Kita lidik dulu, panggil saksi-saksi, kedepankan asas praduga tidak bersalah, jangan langsung memvonis," jawab perwira dengan dua melati di bahu itu.

Sementara itu Kadishut Pemkab Inhu Ir. Suseno Adji, belum bis dikonfirmasi karena jarang masuk kantor. Sedangkan selulernya 08217388xxxx dan 08216969xxxx tidak dapat dihubungi. Sedangkan pihak Tasma Puja, melalui salah seorang direksi, Ketut Sukarwo membantah bahwa pihaknya menguasai HPT.(san)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Hukrim" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.