pilihan +INDEKS
Fahri: Silakan Buat Versi Lain Film G30S/PKI, Jangan Berkoar Tanpa Data
JAKARTA - riautribune : Keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Nazi di Jerman telah dilarang di negara masing-masing. Karena itu, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai penolakan terhadap ajakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo untuk nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI sebagai suatu kekeliruan.
Indonesia, kata dia, harus mencontoh jerman yang sampai hari ini tetap melakukan kampanye larangan Nazi. "Di Jerman itu sampai hari ini kampanyenya masih jalan. Saya pernah diundang oleh yayasan di Jerman salah satunya disuruh datang camp-camp konsentrasi ke Buckden Wall," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jumat (22/9).
Ia menilai pemerintah Indonesia kurang mengenalkan situs-situs sejarah dari keberadaan komunis. Bahkan ketika ada rencana pemutaran film G30S/PKI sudah ribut duluan karena berbeda versi.
Fahri berpandangan, pembuatan dan pemutaran film tentang sejarah bangsa itu perlu. "Kalau ada yang punya versi lain dari sejarah itu silakan, jangan berkoar-koar tanpa data," tukasnya.(rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.