Fadli Zon: Yang Anti Film G30S/PKI Bisa Jadi Pendukung ...

Dibaca: 23518 kali  Rabu, 20 September 2017 | 09:44:54 WIB
Fadli Zon: Yang Anti Film G30S/PKI Bisa Jadi Pendukung ...
Ket Foto : foto internet

JAKARTA - riautribune : Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon menilai Film G30S/PKI yang disutradarai Arifin C. Noer adalah film sejarah paling bagus dari berbagai sisi.

"Saya mau ikut nobar film ini," kata wakil ketua DPR ini lewat akun Twitter @fadlizon, Rabu (20/9). Menurut Fadli, kalau ada pihak yang mengkritik terhadap Film G30S/PKI, hal itu biasa saja.

"Hanya, mereka yang menolak umumnya tak ngerti sejarah dan ikut-ikutan. Kalau sudah didebat mereka bingung," lanjutnya. "Yang dukung nobar film "Pengkhianatan G30S/PKI" pasti pancasilais, yang anti film itu bisa jadi pendukung ...," ujar Fadli menambahkan.

Sebelumnya diungkapkan Fadli, 18 September 2017 persis 69 tahun lalu, PKI memberontak mau mengganti dasar negara Pancasila dengan paham komunisme. Ribuan orang dibantai di Madiun, Magetan Ngawi dan di daerah lain.(rmol)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.