pilihan +INDEKS
DPR Gelar Rapim Hari Ini Bahas Rekomendasi Pansus Angket
JAKARTA - riautribune : Pimpinan DPR direncanakan menggelar Rapat Pimpinan pada Selasa 19 September 2017 membahas surat Panitia Khusus Hak Angket terkait Tugas dan Kewenangan KPK, yang mengusulkan rapat konsultasi bersama Presiden Joko Widodo, kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
"Kalau disetujui maka disiapkan surat yang akan dikirim kepada Presiden Jokowi untuk bertemu," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin 18 September 2017.
Fahri mengatakan Pimpinan DPR sudah menerima surat Pansus terkait permohonan konsultasi dengan Presiden dan dirinya memahami keinginan Pansus tersebut.
Menurut dia, Pansus Angket ingin agar masalah yang ditemukan Pansus didengarkan langsung Presiden Jokowi sehingga bukan pihak lain yang pertama kali mengetahuinya. "Ini hanya permintaan konsultasi bukan sebuah bentuk intervensi," ujarnya.
Menurut Fahri, DPR dalam hal ini Pansus Angket sudah selesai melaksanakan tugas pengawasannya terhadap KPK dan ingin melaporkan kepada Presiden agar bisa mengantisipasi.
Fahri menilai Presiden harus ikut campur tangan mengatasi permasalahan besar korupsi karena tidak pernah berhenti dan terus terjadi. "Hal ini agar terbiasa terhadap kritik yang disampaikan DPR. Ini bagian dalam temuan dalam penataan kelembagaan KPK," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Angket Masinton Pasaribu mengatakan Pansus Angket menemukan empat poin signifikan yaitu terkait kelembagaan KPK, anggaran, tata kelola Sumber Daya Manusia di KPK, dan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan institusi tersebut.
Masinton menjelaskan empat temuan signifikan yang ada dalam koper tersebut akan dilaporkan dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPR pada 28 September dan sebelum itu akan dibawa ke Presiden Joko Widodo.
"Sebelum kami laporkan hasil temuan Pansus ini ke Paripurna, akan disampaikan kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah," ujarnya.
Dia mengatakan langkah itu dilakukan agar Presiden bisa mengkaji dan mempelajari temuan Panitia Khusus Hak Angket agar bisa menata politik hukum dan pemberantasan korupsi ke depan agar bisa semakin kokoh dan maju serta negara mampu membangun sistem anti korupsi.(tmpo)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.