Istri Kedua Dilarang Daftar CPNS PPATK

Dibaca: 24662 kali  Senin, 18 September 2017 | 15:07:59 WIB
Istri Kedua Dilarang Daftar CPNS PPATK
Ket Foto :

JAKARTA - riautribune : Ada syarat khusus bagi calon PNS di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Bagi yang perempuan, dilarang menjadi istri kedua.

Syarat itu tercantum di situs resmi PPATK dan masuk kategori persyaratan umum. Ada 13 syarat yang diberikan bagi CPNS. Syarat soal bukan istri kedua itu ada di nomor 11. "Bagi wanita yang sudah menikah tidak menjadi istri kedua dan seterusnya," demikian bunyi syarat CPNS PPATK.

Syarat lain masih umum, seperti usia 18-32 tahun hingga tidak berkedudukan sebagai simpatisan aktif, anggota, dan/atau pengurus partai politik. CPNS juga tidak boleh bertato atau memiliki bekas tato, juga tindik, atau bekas tindik, selain di telinga.

Ada pula persyaratan khusus bagi pelamar yang merupakan cum laude serta putra/putri Papua dan Papua Barat. Bagi yang mengikuti formasi umum, IPK minimal adalah 2,75.

Pendaftaran CPNS sudah dibuka secara online sejak 11 September 2017 dan ditutup pada 25 September 2017. Siap mendaftar?(dtk)
 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Nasional" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.