pilihan +INDEKS
Fahri: Persekongkolan KPK Dan Nazaruddin Seharusnya Kena OTT
JAKARTA - riautribune : Persekongkolan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin yang terjalin sejak kasus Wisma Atlet seharusnya kena operasi tangkap tangan (OTT).
Begitu tegas Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam kicauannya di akun Twitter @fahrihamzah, sesaat lalu, Rabu (30/8). Dijelaskan Fahri bahwa Nazar sejak saat itu telah terlibat dalam 162 kasus. Hal itu sebagaimana diungkap mantan anak buah Nazaruddin di Permai Group, Yulianis dalam Pansus KPK.
Namun demikian, lanjut Fahri, Nazar diusut secara terbatas dan justru digunakan oleh KPK untuk menyebut nama-nama pejabat di lembaga lain. "Nazar sendiri malah aman dan dapat remisi 5 bulan kemarin. Pelaku utama jadi justice colaborator.. Harusnya kena OTT," tegasnya.
Bedasarkan informasi yang didapat, Fahri menyebut bahwa Nazar diisolir KPK di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin. Nazar tidak diperkenankan bertemu dengan orang lain. Sementara intel KPK sering berkeliaran di sana untuk menemui Nazar.
"Mana ada lembaga penegak hukum masih ngurus narapidana? Diajak nego dan macam-macam, kayak hukum punya KPK," pungkasnya.(rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.