Ungkap Kelompok Ujaran Kebencian,

DPR Harap Polisi Tidak Berhenti di Saracen

Dibaca: 18590 kali  Selasa, 29 Agustus 2017 | 08:44:54 WIB
DPR Harap Polisi Tidak Berhenti di Saracen
Ket Foto : foto internet

 JAKARTA - riautribune : Anggota Komisi I DPR, Evita Nursanty berharap kepolisian bekerja cepat untuk mengungkap siapa tokoh intelektual dari terungkapnya Kelompok Saracen. Kelompok ini kerap menyebarkan konten negatif yang menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) serta ujaran kebencian di media sosial.

"Harus diungkap sejelas-jelasnya siapa saja aktor intelektualnya," kata Evita, Senin (29/8/2017). Bareskrim Polri diketahui berhasil menangkap tiga orang dari kelompok Saracen. Mereka diketahui punya 2.000 akun media sosial yang kemudian berkembang menjadi 800 ribu akun, yang digunakan untuk menyebar konten kebencian.

Menurut Evita, penyidikan kepolisian jangan sampai terfokus pada tiga orang tersebut. Namun, polisi juga diminta apakah ada kelompok lain yang sama dengan Saracen.

"Dalam hal ini saya meminta kepada kepolisian untuk menyelidiki lebih jauh, apakah ada kelompok terorganisir lain yang sama bergerak seperti mereka? Kemudian jangan sampai berhenti pada tiga orang tapi siapa lagi ini orang-orangnya sebab katanya mereka ada di setiap daerah," kata Evita.

"Saya minta tangkap saja mereka semua, sebab itu nanti akan membahayakan daerah-daerah," Evita menambahkan.

Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan hasil penelusuran yang dilakukan Polri harus segera diumumkan ke publik. "Ini jadi kampanye terbaik untuk menghentikan ujaran kebencian, berita hoax dan lainnya di medsos sekaligus untuk mempererat persatuan dan kesatuan kita," ujar Evita.(okz)

 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.