Berstatus Tersangka KPK,

Novanto Tak Ajukan Praperadilan

Dibaca: 26971 kali  Sabtu, 26 Agustus 2017 | 09:19:54 WIB
Novanto Tak Ajukan Praperadilan
Ket Foto : foto internet

JAKARTA - riautribune : Ketua DPR Setya Novanto menyandang status sebagai tersangka kasus e-KTP. Namun dia mengaku tidak akan mengajukan praperadilan atas status tersangkanya. "Nggak," kata Novanto singkat di Hotel Sultan, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (25/8/2017).

Novanto mengaku tidak terlalu peduli pada kasus itu lantaran tengah sibuk dengan urusan negara. Dia sedang fokus pada tugasnya sebagai Ketua DPR. "Saya sibuk urusan negara dulu, urusan DPR," ujar Novanto.

Novanto ditetapkan sebagai tersangka keempat dalam pusaran kasus e-KTP. Ia diduga berperan dalam proses perencanaan, pembahasan anggaran, hingga pengadaan barang dan jasa melalui tersangka lainnya, yaitu Andi Narogong.

Saat proyek ini bergulir pada 2011-2013, Novanto menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR. Megaproyek pengadaan e-KTP disebut merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun dari total nilai proyek sekitar Rp 5,9 triliun.

Diketahui, dalam persidangan, mantan Dirjen Dukcapil Irman menyatakan pernah bertemu dengan Setya Novanto bersama Andi Narogong di ruang kerja Ketua Fraksi Golkar. Saat itu Irman menagih janji yang diucapkan Novanto mengenai proses anggaran proyek e-KTP di DPR.

Apalagi Andi Narogong menyebutkan kunci proyek e-KTP bukan berada di Komisi II DPR, melainkan di Setya Novanto. Selain itu, Andi disebut menyetorkan uang beberapa kali kepada Novanto.(dtk)
 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.