Setelah DPR,

Giliran DPD Minta Gedung Baru

Dibaca: 42905 kali  Selasa, 22 Agustus 2017 | 13:58:50 WIB
Giliran DPD Minta Gedung Baru
Ket Foto : foto internet

JAKARTA - riautribune : Jika sebelumnya DPR menyatakan keinginannya membangun gedung baru, kini giliran DPR yang juga mengungkapkan hal serupa. Ketua DPD Oesman Sapta Odang (Oso) mengungkap kebutuhan untuk pembangunan gedung baru untuk DPD memang perlu dilakukan.

"Sesuai dengan kebutuhan dalam membangun kinerja yang efektif, ruangan DPD itu sangat sempit dan sulit apalagi menerima tamu dan itu dapat dirasakan semua departemen dari eksekutif mereka menyadari itu semua," ungkap Oso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (22/8).

Menurutnya, kebutuhan untuk gedung baru sangat dibutuhkan juga untuk menampung aspirasi dari para konstituen daerah yang jauh-jauh ke gedung DPD. Namun kondisi gedung yang ada saat ini dinilai sudah tidak memadai. Lagi pula, kata Oso, anggaran untuk pembangunan gedung DPD juga tidak terlalu besar dan sudah diajukan sejak lama. "Sudah hampir sembilan tahun, jumlahnya nggak sampai Rp 1 triliun," ujar Wakil Ketua MPR tersebut.

Ia menambahkan, pemerintah sebenarnya juga telah memahami terkait kebutuhan tersebut. Meskipun tidak otomatis mengakomodasi keinginan tersebut. "Menkeu juga tahu bagaimana. Saya kira pantas kalau jumlahnya juga nggak mahal. Pemerintah memahami itu tapi kita nggak bisa maksa. Mudah-mudahan pemerintah menghayati itu, Menkeu menyadari itu," katanya.

Sebelumnya, keinginan untuk pembangunan gedung baru juga disampaikan oleh DPR RI. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengungkap pembangunan gedung tahap awal rencananya menelan biaya sekitar Rp 320, 44 miliar dari anggaran yang diajukan DPR untuk tahun 2018 yakni Rp 5,7 triliun. Ia juga mengungkap pembangunan gedung bersifat multiyears. Selain itu, ada juga untuk pembangunan alun-alun demokrasi sebesar Rp 280 miliar.

"Rp 320,44 miliar kalau untuk gedung. Untuk alun-alun demokrasi Rp 280 miliar. Jadi semua itu Rp 601 miliar, di (pagu anggaran) 2018 dong. Kan pagu indikatif kita kan Rp 5,7 Triliun ya," ujarnya.(rep)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Rabu, 25 Maret 2020 - 17:48:59 WIB

PERSOALAN WABAH COVID-19 DAN GEOPOLITIK PEMERINTAH DAERAH

Perkembangan teknologi perhubungan telah meluaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dalam perekonomian. Arus pergerakan orang, barang dan uang pun meningkat serta berimbas pada tuntutan pelonggaran pintu-pintu masuk ke suatu daerah. Kata-kata globalisasi, integrasi regional, infrastruktur hingga deregulasi menggambarkan kecenderungan tersebu