pilihan +INDEKS
MPR: Sidang Tahunan Fasilitasi Laporan Kinerja Lembaga Negara
JAKARTA - riautribune : Sidang Tahunan MPR 2017 diharapkan bisa membuat masyarakat mengetahui dan paham apa yang telah dilakukan oleh Presiden, MPR, DPR, DPD, MK, BPK, MA, dan KY. Sehingga muncul kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. "Kepercayaan itu, sebagai bentuk kedaulatan rakyat," ujar Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono dalam keterangan tertulis, Rabu (16/8/2017).
Ma'ruf mengatakan masing-masing lembaga negara mempunyai mekanisme tersendiri dalam menyampaikan laporan kinerjanya. Namun sebagai lembaga negara yang mandatnya diberikan oleh undang-undang dasar, tentu kinerjanya harus dilaporkan kepada rakyat. Menurut Ma'ruf, forum yang paling lengkap dan paripurna serta representatif hanya di MPR.
"Sidang Tahunan MPR paling tepat untuk memawadahi laporan kinerja lembaga negara yang disampaikan kepada masyarakat," katanya. Ma'ruf menjelaskan setiap lembaga negara mempunyai isu strategis. Isu yang strategis dari MPR, salah satunya soal reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN.
"Tak hanya soal GBHN yang dianggap isu strategis. Isu mengenai penegakan etika sebagaimana diatur dalam Tap MPR No. VI Tahun 2001 dan isu tentang Ekonomi Pancasila sebagaimana tertuang Tap MPR. No. XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi juga diakui sangat strategis,"jelasnya.
Bagi Ma'ruf, penegakan etika kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi etika politik, hukum, ekonomi, dan lainnya. Menurutnya hal ini juga menjadi isu penting untuk disampaikan kepada publik.
"Diharapkan, banyak pikiran bergulir. Secara umum adalah bagaimana kita mampu membangun kehidupan yang berdasarkan nilai-nilai religiusitas, humanitas, nasionalitas, demokrasi, dan kesejahteraan sosial,"paparnya.
Ma'ruf melanjutkan dalam kaitan dengan implementasi demokrasi, Indonesia sudah memilih sistem demokrasi konstitusional, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD NRI Tahun 1945. Apapun kehendak rakyat diwadahi dalam aturan konstitusi.
"Sekarang konstitusi mengatur kedudukan lembaga negara setara. Dalam sidang tahunan MPR yang dibahas bukan persoalan kedudukan lembaga negara namun bagaimana rakyat menerima informasi terkait apa yang dilakukan lembaga negara, sehingga akuntabilitas yang dimaksud bukan akuntabilitas MPR tapi akuntabilitas publik," tuturnya.
Untuk itu dalam sidang tahunan MPR, MPR akan memfasilitasi lembaga negara yang akan menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat. Disebutkan sebelum amandemen UUD, masing-masing lembaga negara termasuk Presiden melapor pada MPR.
"Pada waktu itu MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Pada masa itu, laporan kinerja lembaga negara selanjutnya dievaluasi dan diberi rekomendasi,"pungkasnya.(dtk)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.