pilihan +INDEKS
Fahri sebut masa depan pemberantasan korupsi di Polri bukan KPK
JAKARTA - riautribune : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menilai masa depan pemberantasan korupsi tidak berada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melainkan di tangan Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Alasannya, karena proses penegakan hukum harus ditangani oleh institusi permanen bukan lembaga ad hoc seperti KPK.
"Masa depan pemberantasan korupsi di polisi bukan KPK. KPK itu lembaga ad hoc, masa ada KPK terus. Gimana sih," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/8).
Selain penegakan hukum harus ditangani lembaga permanen, Fahri menyoroti soal ketimpangan biaya operasional antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Menurutnya, KPK selalu diberikan keistimewaan dengan mendapatkan biaya operasional yang besar dari negara.
"Ini kan mahal nih ongkosnya KPK, 1000 pegawai hampir dibayar Rp 1 triliun, 400 ribu pegawai polisi dibayarnya berapa, Jaksa cuma berapa, kan enggak fair. Kalai mau istimewakan KPK, istimewakan juga Polisi Jaksa," tegasnya.
Bahkan, Fahri mencurigai sejumlah biaya dan fasilitas untuk menunjang kinerja didapat dengan menjual aset-aset sitaan korupsi secara ilegal.
"Nah ini juga biaya-biaya lain, sewa rumah, sewa privat jet di Raja Ampat segala macam tuh uang darimana, jangan-jangan ini berasal dari penjualan aset sita secara ilegal, makanya ini perlu diaudit," tandasnya.
Lagi pula, kata Fahri, Kejaksaan dan Polri sudah berbenah diri untuk mampu mengambil alih tugas pemberantasan korupsi. "Sudah lah, semua sistem memperbaiki diri, pasti sudah. Semua orang berubah," pungkasnya.(mrdk)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.